M Nurul Fajri

M Nurul Fajri

Membentang Horizon Pilkada

Membentang Horizon Pilkada

Sejak Pilkada di mana rakyat dapat memilih secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, setidaknya telah ada 130 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Angka tersebut hanya berbilang setahun setelah Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 hingga tahun 2018. Belum lagi menghitung siapa saja…

Mempertanyakan Independensi KPU

Mempertanyakan Independensi KPU

Mengubah aturan nyatanya lebih dipilih oleh KPU dibandingkan mengusulkan penundaan penyelenggaraan pilkada. Lahirnya PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Covid-19 dianggap sebagai penyempurnaan dan pengetatan penerapan protokol kesehatan dan penanggulangan Covid-19 dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Alih-alih terlihat responsif, kenyataan bahwa keteguhan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak justru berpotensi besar semakin…

Percikan Kebiasaan Dari Ucapan Puan

Percikan Kebiasaan Dari Ucapan Puan

Pernyataan Puan Maharani dalam pengumuman dukungan PDIP terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Mulyadi-Ali Mukhni menyulut kontroversi. Pernyataan Puan yang mengharapkan agar Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang  mendukung negara Pancasila pada akhirnya tidak sekedar menjadi diskursus politik biasa. Akan tetapi telah menjalar hingga dilaporkannya Puan ke kepolisian karena dinilai telah menghina masyarakat Sumatra…

Varietas Kandidat dan Masalah Kandidasi

Varietas Kandidat dan Masalah Kandidasi

Setiap kali musim pemilu datang, baik itu pemilu nasional ataupun pilkada, harapan untuk melahirkan pembaharuan visi kepemimpinan selalu muncul. Sekalipun ketentuan undang-undang secara matematis sudah pasti akan membatasi jumlah kandidat yang akan bertarung dalam pemilu, tetapi kenyataannya ihwal kandidasi dan kemunculan kandidat jelas tidak sesederhana pemenuhan angka syarat dukungan. Untuk pencalonan presiden hingga kepala daerah…

Paksa-paksa Pilkada

Paksa-paksa Pilkada

Dalam rapat kerja bersama antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum pada 27 Mei 2020 dengan agenda pembahasan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, akhirnya secara bersama memutuskan pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Keputusan ini artinya menguatkan kembali waktu penyelenggaraan pilkada serentak 2020…

Mempertaruhkan Pilkada Serentak 2020

Mempertaruhkan Pilkada Serentak 2020

Penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 sangat mempertaruhkan kualitas demokrasi lokal. Walau kemungkinan perubahan waktu pilkada masih dimungkinkan, baik melalui perubahan pasal pada persetujuan Perpu Pilkada menjadi undang-undang ataupun melalui Keputusan KPU sebagaimana diatur pada Pasal 201A juncto Pasal 122A Perpu Pilkada. Kita tentu masih berharap Pemerintah bersama DPR memikirkan hal ini lebih bijak. Sempat…

Antara Mudik dan Pulang Kampung

Antara Mudik dan Pulang Kampung

Jokowi seperti terjebak dengan cara pemaknaannya sendiri akan mudik dan pulang kampung ketika berargumen menggunakan logika lini waktu. Padahal konteks pembicaraan sebenarnya bukanlah dari sisi waktu atau kapan kata mudik atau pulang kampung digunakan. Akan tetapi dari sisi kebijakan pembatasan terhadap pergerakan manusia dari kota-kota besar khususnya yang berada zona merah, zona oranye atau zona…

Laga “Harimau” di Pilgub Sumbar

Laga “Harimau” di Pilgub Sumbar

Banyak yang menyebut kalau pemilihan gubernur atau Pilgub Sumbar 2020 nanti merupakan pertarungan antar-“Harimau Agam”. Soalnya dari nama-nama bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang mengerucut, kuat prediksi akan memunculkan tokoh-tokoh yang asalnya dari Kabupaten Agam. Setidaknya ada nama Mahyeldi, Indra Catri, Fakhrizal, dan Mulyadi. Terlepas dari siapa yang nantinya benar-benar ditetapkan sebagai pasangan calon…

Pilgub Sumbar: Kaya Nama, Miskin Harapan

Pilgub Sumbar: Kaya Nama, Miskin Harapan

M Nurul Fajri Alumni Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas …Namun demikian, ketiga alasan itulah setidaknya yang menjadi alasan kenapa Pilgub Sumbar 2020 meskipun kaya nama, tapi miskin pengharapan. Sebab sejauh ini masyarakat Sumbar kebanyakan tidak dihadirkan pilihan yang “tabasuik” dari bumi… Habisnya masa jabatan Irwan Prayitno setelah dua periode menjadi Gubernur Sumatra Barat…

Terpopuler