M Nurul Fajri

M Nurul Fajri

Patriarki Dalam Permohonan Poligami Wakil Bupati

Patriarki Dalam Permohonan Poligami Wakil Bupati

Kalau idealnya jabatan publik diisi oleh seseorang untuk menghadirkan kepemimpinan yang visioner dan transformatif, apa jadinya kalau pemimpin yang mengisi jabatan publik tersebut ternyata belum selesai dengan urusan syahwatnya? Mungkinkah hal itu akan terwujud? Malangnya, kenyataan semacam inilah yang terbaca dalam putusan perkara permohonan poligami yang diajukan oleh salah satu wakil bupati di Sumatra Barat…

Angkat Angket Surat Gubernur

Angkat Angket Surat Gubernur

Heningnya proses hukum terkait kasus surat Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) tentang permintaan sumbangan untukpenerbitan buku profil ‘Sumbar Madani’ yang sejak awal sudah ditangai polisi, kini memulai babak baru dengan usulan penggunaan hak angket oleh DPRD. Sebanyak 33 dari 65 anggota DPRD Sumbar telah setuju untuk mengajukan hak angket terkait dengan surat gubernur tersebut. Dengan kata…

Sumbangan, Buya?

Sumbangan, Buya?

Surat permintaan sumbangan lengkap dengan stempel dan tanda tangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) patut dipertanyakan. Apakah hal itu adalah pencatutan atau memang agenda resmi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat? Jika pencatutan, maka hal tersebut bisa dikategorikan pidana biasa terhadap orang-orang yang menyebarkan surat permintaan sumbangan tersebut. Tanpa mengecualiakan kemungkinan adanya unsur ketidakhati-hatian. Akan tetapi, apabila surat…

Rektor-rektor Komisaris

Rektor-rektor Komisaris

Pengungkapan fakta bahwa, “rektor merangkap komisaris tidak hanya terjadi pada satu universitas saja” memang membantu mengungkap tabir lain kehancuran peradaban perguruan tinggi setelah beberapa bulan lalu hangat dengan musim obral honoris causa. Di sisi lain, hal tersebut mengandung sisi bahayanya. Sebab, hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk memaklumi agar kemudian dilegalisasi dengan alasan kebutuhan hukum….

Nasib Kepala Daerah Berstatus Terpidana

Nasib Kepala Daerah Berstatus Terpidana

Beberapa waktu terakhir status Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar dipertanyakan akibat telah keluarnya petikan putusan kasasi atas kasus pidana lingkungan yang menjeratnya. Sebelumnya, Rusma Yul Anwar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” atau melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009…

Perencanaan Pembangunan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak

Perencanaan Pembangunan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang dimiliki oleh pemerintah…

Legitimasi Produk Legislasi

Legitimasi Produk Legislasi

Dalam demokrasi perwakilan, segala tindakan eksekutif atau legislatif tidak serta merta telah mewakili kepentingan rakyat. Walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat serta mempertanggungjawabkan amanat keterpilihan tersebut juga secara langsung kepada rakyat, jaminan adanya ruang partisipasi dalam pemerintahan harus tetap terjamin, khususnya terhadap pembentukan undang-undang (UU). Dengan sifat UU yang apabila telah disahkan berlaku terhadap semua…

Membentang Horizon Pilkada

Membentang Horizon Pilkada

Sejak Pilkada di mana rakyat dapat memilih secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, setidaknya telah ada 130 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Angka tersebut hanya berbilang setahun setelah Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 hingga tahun 2018. Belum lagi menghitung siapa saja…

Mempertanyakan Independensi KPU

Mempertanyakan Independensi KPU

Mengubah aturan nyatanya lebih dipilih oleh KPU dibandingkan mengusulkan penundaan penyelenggaraan pilkada. Lahirnya PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Covid-19 dianggap sebagai penyempurnaan dan pengetatan penerapan protokol kesehatan dan penanggulangan Covid-19 dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Alih-alih terlihat responsif, kenyataan bahwa keteguhan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak justru berpotensi besar semakin…

Selanjutnya

Terpopuler