JIKA sebuah klub sepakbola adalah negara, pemain pada klub tersebut adalah pejabatnya, dan suporter adalah rakyat, maka hubungan ketiganya dapat dijelaskan dengan analogi dan prespektif hukum tata negara. Kira-kira di situlah titik tekan saya yang pertama. Untuk menjelaskan hal tersebut, boleh kita ambil contoh klub sepakbola dari Italia pada hari ini, AC Milan.
AC Milan tampak sangat optimis musim lalu akan meraih scudetto di akhir musim. Sama optimisnya melihat perkembangan hukum tata negara di Indonesia, yang katanya semakin digemari dan trennya cenderung edgy.. Apalagi AC Milan sempat tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan Serie A. Kenyataannya, pada akhir musim AC Milan gagal meraih scudetto. Direbut rival sekota, Inter Milan.
Perayaan tetap dilakukan. Sepertinya dengan cara yang lebih indie agar terlihat tetap edgy. Ketegaran dan optimisme menatap musim berikutnya harus tetap dibangun. Layaknya ketegaran dan optimisme anak senja menutup hari, dengan kopi atau teh disertai kutipan sinematik pada Instagram Story, “Terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini. Walau kita gagal, biar bagaimana pun ‘tu sei tutta la mia vita’ (kau adalah hidupku)” Begitulah kisah AC Milan menutup musim lalu.
Sayangnya, AC Milan akan memulai musim baru yang mengecewakan di mata suporter. Sebagaimana klub adalah negara, pemain adalah pejabat, suporter adalah rakyat, suporter AC Milan harus kecewa dan gigit jari ketika dua bintang mereka pindah dengan cara menyakitkan. Gianluigi Donnarumma pindah secara gratis Paris Saint Germain dan Hakan Calhanoglu ke rival sekota dan seteru abadi, Inter Milan juga secara gratis.
Keduanya pindah karena tidak tercapainya kata sepakat soal gaji dan durasi kontrak dengan klub. Sekali lagi, suporter hanya bisa kecewa dan sakit. Pemain kapan saja dapat pergi dan berganti klub sepanjang menemui kata sepakat soal kontrak. Dalam arti kebutuhan teknis dan bisnis.
Kesetiaan adalah barang mahal dalam sepakbola modern, karena Franco Baresi dan Paulo Maldini tidak pernah dilahirkan dua kali bagi AC Milan. Sejauh apapun kita melihat sepakbola adalah olahraga dan kecintaan atau loyalitas, hubungan pemain dan klub tetap dibungkus oleh kepentingan bisnis antara keduanya. Sejauh itu juga keuntungan ditarik dari fanatisme suporter dan penikmat sepakbola.
Akan tetapi, boleh jadi kepindahan Donnarumma dan Calhanoglu bukan semata-mata demi uang. Kegagalan scudettomusim lalu dan keseriusan jajaran pengurusn AC Milan memperkuat tim juga penentu. Seberapa kompetitif klub tersebut dalam meraih tropi dan kejayaan.
Tidak bisa dipungkiri, klub yang meraih kejayaan adalah klub yang memiliki dukungan finansial mumpuni. Sejarah bisa dibuat dengan kekuatan finansial. Setidaknya Chelsea, Manchester City dan PSG sedang dalam proses tersebut. Contoh nyata, Manchester City hari ini akhirnya punya legenda atas nama Vincent Kompany, David Silva atau Sergio Aguero.
Pemain penting dan hebat bagi klub adalah pemain yang layak dihargai lebih. Untuk memperkuat klub agar kompetitif, klub harus mampu menghadirkan pemain hebat dan sudah bisa dipastikan harganya lebih dari pemain kebanyakan. Hal ini yang tampaknya tidak dilihat oleh Donnarumma dan Calhanoglu di AC Milan.
Pola penguatan klub ini sejatinya mirip-mirip dengan penguatan negara ala-ala gagasan pendekatan institusional hukum tata negara. Kita bisa melihat kata-kata perpisahan klise Donnarumma kalau Ia tetaplah pendukung dan mencintai AC Milan. Tidak ubahnya seperti pejabat yang katanya berbuat demi, mewakili dan atas nama rakyat, serta mengatakan menjadi pejabat adalah jalan pengabdian. Kenyataannya, kebijakannya tetap pro oligarki dan jauh dari menggambarkan kepentingan rakyat.
Jika berbicara relasi kuasa, para begawan hukum tata negara akan bicara mekanisme checks and balances. Mekanisme pengawasan dan perimbangan antar cabang kekuasaan atau organ-organ negara untuk saling mengimbangi dan mengawasi. Selayaknya AC Milan agar kompetitif di Serie A dan UCL, tentu harus mencari pengganti sepadan bahkan lebih setelah ditinggal Donnarumma dan Calhanoglu.
Bagi setiap klub sepakbola modern, komposisi sebelas pemain mulai harus seimbang dan sama baiknya dalam bertahan maupun menyerang, sehingga tidak ada posisi yang fungsinya berjalan sendiri-sendiri. Semuanya terorganisir dan saling mengisi. Tidak terkecuali dengan pemain yang tersedia dibangku cadangan. Semuanya harus siap sedia, kapan dan di mana pun ditempatkan.
Hukum tata negara seperti halnya di Indonesia dengan sistem presidensilnya, yang mengedepan mekanisme checks and balances hadir layaknya sebagai sebuah klub sepakbola lewat permainannya di lapangan. Jika ada pemain yang tidak efektif, maka akan dievaluasi, diganti, hingga dibuang dan dicarikan penggantinya ketika bursa transfer. Semuanya tergantung kebutuhan teknis atau strategi bagi permainan dan bisnis bagi klub.
Lalu di manakah suporter? Tetap berada di tribun dan menjadi penonton. Bersorak kala menang, menyemangati hingga mengumpat saat kalah, bahkan membentangkan dan menyanyikan suara protes seandainya ada yang bermasalah dengan klub atau permainan di lapangan. Suporter tetap bisa memberikan dukungan dan menyampaikan protesnya, tetapi tidak ada jaminan hal itu akan didengar, dipertimbangkan, bahkan jadi penentu. Walau ketika dihadapkan, narasinya sama, “demi kepentingan klub”.
Suporter hanya dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan dan menggangu mental serta psikologi lawan pada saat pertandingan. Sisanya itu urusan pemain dan klub. Pola semacam ini tidak ada ubahnya dengan pola pendekatan hukum tata negara. Sibuk mempercantik negara, tetapi tidak memosisikan pemilik mandat kedaulatan sebagaimana mestinya. Rakyat hanya dibutuhkan di bilik suara sebagai alat legitimasi. Sisanya itu urusan pejabatnya.
Tidak ada jaminan aspirasi akan ditampung dan ditunaikan walau pagar istana dan gedung di DPR telah dikepung. Gelombang protes sana-sini juga tidak akan ditanggapi serius. Sebab, rakyat hanya bisa memberikan mandat tanpa bisa benar-benar menentukan bagaimana mandat itu dijalankan. Apalagi merebutnya kembali di tengah jalan.
Walau digemari dan asyik mempercantik diri, sayangnya hukum tata negara gagal memahami relasi kuasa yang sebenarnya. Pendekatan istitusional dalam membenahi negara sejatinya hanya akan membuat negara-pejabat dengan rakyat semakin berjarak. Negara semakin kuat dan rakyatnya semakin lemah, sehingga wajar dominasi politik dan kepentingan bisnis negara atau yang mengatasnamakan negara menjadi semakin kuat.
Hukum tata negara yang katanya mengatur bagaimana politik harusnya berjalan dengan perumpamaan hubungan tulang dan daging, atau rel dan kereta, justru ada ada dalam permainan politik. Terjebak dalam permainan pendekatan institusional yang elitis. Hukum tata negara seolah menempatkan dirinya terlalu suci oleh popularitas membahas negara dalam kerangka pendekatan institusional, sehingga tidak merasa membenahi relasi kuasa antara negara dan rakyat secara lebih dalam adalah ranahnya.
Padahal basis politik kekuasaan sejatinya adalah rakyat, dan itu bukan sekadar proses pengisian jabatan-jabatan politik semata. Sebagaimana sepakbola, tanpa suporter dan penikmatnya, sepakbola hanyalah permainan sebelas lawan sebelas. Arogansi klub dan pemain kerap melupakan suporter melihat semua dengan sudut pandang cinta dan loyalitas. Dan tanpa cinta dan loyalitas suporter, klub di ambang ketiadaan.
Hukum tata negara seolah merasa terlalu baik, karena melihat politik lah sebagai perusak dan yang memiliki daya rusak akibat terlalu sulit dikendalikan. Padahal sejatinya hukum tata negara lah yang tidak cukup cermat melihat kompleksitas negara sebagai organ yang terkonstruksi atas basis-basis sosial dan kekuasaan. Seolah mampu menyelesaikan semua persoalan negara. Negara hanya dipandang sebagai lembaga-lembaga yang bekerja karena tugas dan kewenangan lewat pejabat-pejabatnya.
Menyitir pendapat seorang poltitisi cum komisaris, mantan aktivis reformasi yang kini mencobat menciptakan persona baru sebagai teknokrat ulung yang lahir dari lembah Silicon, bahwa klub sepakbola didirikan oleh para pencinta sepakbola, dijalankan oleh para pemain dan dimapankan oleh para pengusaha. Begitu juga negara, didirikan oleh para ideolog, dijalankan oleh para politisi dan dimapankan oleh para pengusaha. Rakyatnya? Cukup bersorak dari tribun, bernyanyi dan membentangkan spanduk. Sementara kebanyakan begawan hukum tata negara sibuk menjadi pemerhati atau fokus menjadi tukang rawat rumput dan pembenahan garis lapangan.
Akhir kata saya ucapkan mohon maaf, karena tulisan ini sama sekali tidak lucu atau kurang menghibur. Sebab, negara kita sudah cukup lucu untuk ditertawakan. Sebagaimana AC Milan merasa Oliver Giroud adalah pemain yang layak dan mampu membawa kembali mereka pada kejayaan di jalur bergelimang tropi dan prestasi. Kecuali, niat AC Milan memang hendak membuka showroom penyerang tua dan mencontoh sebuah negara yang sedang asik berparade kelakuan orba. Semoga suporter AC Milan dan rakyat “The Tatanegaras” masih punya stok sabar, minimal untuk satu musim (pemilu) lagi. [*]
M Nurul Fajri, Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
