Masyarakat Sumbar yang punya ide tentang pembangunan daerah. Tak perlu risau menyampaikannya. Ide itu sekarang punya salurannya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Misalnya, petani yang ingin hutannya tetap lestari, sehingga sawahnya tak kekurangan air, silakan mengusulkannya. Nelayan yang ingin mangrove tidak ditebang, sehingga ikannya banyak, bisa juga mengusulkan itu. Wali nagari yang ingin minta anggaran untuk program perhutanan sosial, bisa juga. Semuanya bisa dan ada kanalnya.
Tapi para birokrat, sebagai penanggung jawab RPJMD, biasanya menutupi aspirasi warga itu. Padahal mandat konstitusi kita, memerintahkan penyusunan RPJMD itu secara partisipatif atau istilah kerennya bottom up. Di mana aspirasi masyarakat paling bawah harus diakomodir.
Birokrat kita dikenal sebagai makhluk paling kreatif mengakali peraturan. Tanpa dianggap melanggar konstitusi dan dianggap tetap menyerap aspirasi masyarakat, mereka lantas membuat acara seremonial: Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
Tapi, acara itu dibikin di hotel-hotel mewah. Yang hadir pun dibatasi. Di undangan dibikin, peserta wajib memakai pakaian resmi: jas/blazer, batik, kemeja putih, celana hitam dan memakai sepatu kulit. Sudah pasti yang hadir bukan rakyat kecil. Itu tentu perbuatan diskriminasi bagi rakyat kecil. Selayaknya itu disebut penghinaan kelas sosial.
Musrenbangda ini lantas dijadikan dasar penyusunan RPJMD itu. Padahal, tak ada satu pun usulan rakyat kecil di dalamnya. Yang ada itu kepentingan kelompok tertentu. Kelompok yang memiliki jas/blazer, baju batik mahal, kemeja bermerek dan sepatu pantofel impor.
Hasil Musrenbangda itu pun dikemas ulang dengan menyempurnakan visi, misi dan program kepala daerah terpilih menjadi visi, misi dan program dalam rancangan akhir RPJMD. Karena kepala daerah itu diusung oleh parpol. Di Sumbar tak ada satu pun calon kepala daerah non parpol (independen) yang menang. Maka visi, misi dan program yang kemasan luarnya pro rakyat, tapi sebenarnya isi dalamnya beraroma kepentingan kelompok tertentu.
Misalnya, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan daerah pelosok. Di mana programnya adalah pembangunan sekolah percontohan dan lengkap dengan pengadaan peralatannya. Sangat muliakan. Tapi, kontraktor yang mengerjakannya adalah tim sukses kepala daerah. Satu tahun setelah dibangun, atapnya bocor-bocor. Miriskan!
Itu baru satu contoh. Ada lagi misalnya program bantuan sosial (bansos). Tujuannya untuk mewujudkan target RPJMD, yaitu menurunkan angka kemiskinan. Di buat aneka ragam bantuan buat si miskin.
Tapi yang dapat bantuan itu tim-tim suksesnya kepala daerah. Bantuan permodalan, misalnya, diberikan untuk saudara dari koordinator tim sukses dan kader-kader parpol pengusungnya. Si miskin pun tetap nestapa.
Tak perlu heran, anggaran daerah bocor untuk berbagai kepentingan. Dan bocornya itu sudah didesain dari awal penyusunan RPJMD.
Saya tak tahu, sejauh mana penyusunan RPJMD Sumbar 2021-2026 sudah berjalan. Karena tak banyak informasi mengenai itu di ranah publik.
Seharusnya, draf RPJMD teknokratiknya sudah selesai di tingkat penyusun: birokrat dan para ahli. Itu berisi kerangka-kerangka dasar rencana pembangunan daerah, lengkap dengan indikator-indikatornya.
RPJMD teknokratik ini nanti diolah lagi dengan menambahkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan usulan-usulan masyarakat secara partisipatif. Sebelum itu dikonsultasikan ke DPRD dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Saya berharap, semua proses itu segera dibikin secara transparan dan akuntabel. RPJMD teknokratik seharusnya sudah dipublikasikan di website resmi Pemprov Sumbar. Agar masyarakat sudah bisa mengkritisi dan memberikan masukannya.
Kanal-kanal untuk aspirasi warga harus dibuka. Saya sarankan buatlah E-RPJMD. Kenapa? Kondisi pandemi ini, sebaiknya hindari acara-acara konsultasi publik yang biasanya mengumpulkan banyak orang dalam satu ruangan.
Perluas jangkauan konsultasi dengan membangun sistem online. Tapi perlu diingat, sistem ini harus dibangun dengan baik dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Karena tujuannya adalah meningkatkan partisipasi semua warga. Saya yakin, para ahli teknologi informasi di Sumbar banyak yang memiliki kompetensi membuat itu.
RPJMD rakyat itulah harapan kita. Bukan RPJMD elitis, yang sarat kepentingan kelompok tertentu. Bukan juga RPJMD simbolis. Dikemas seakan-akan pro rakyat, tapi dalam pelaksanaannya justru menghilangkan hak-hak rakyat kecil dan pro kepentingan parpol dan tim sukses.
Saya tahu, orang seperti Mahyeldi, Gubernur Sumbar hasil keputusan KPUD itu sangat merakyat. Buktinya, ia rajin menyapu jalan dan pasar ketika jadi Walikota Padang. Rajin juga blusukan di subuh hari, sembari salat berjamaah bersama masyarakat. Penampilannya pun sangat sederhana. Semoga itu semua bukan pencitraan untuk jadi Gubernur.
Jadi, saya berharap ia mampu menyusun RPJMD Sumbar 2021-2026 yang merakyat juga. Selayaknyalah ia mulai memikirkan bagaimana desain RPJMD pro rakyat itu. Sehingga, ketika ia dilantik pada awal pertengahan Februari 2021, kanal-kanal aspirasi rakyat itu sudah bisa digunakan untuk menyerap ide-ide rencana pembangunan di semua pelosok daerah di Sumbar. [*]
Wiko Saputra
Praktisi Ekonomi dan Perantau Minang
