Minang dan Pancasila

Penulis: Wiko Saputra

Ini bukan tema tulisan yang saya siapkan di awal. Sebelumnya, saya lebih tertarik menulis mengenai perjuangan tenaga medis di Sumatera Barat, yang berjibaku melawan Covid-19. Saya sungguh mengapresiasi para pejuang kemanusian itu, menyambung nyawa menyelamatkan saudara-saudaranya. Kali ini, saya simpan dulu tulisan tersebut, karena banyak teman meminta saya menulis mengenai isu yang sedang hangat di masyarakat, yaitu Minang dan Pancasila.

Saya sebenarnya tidak tertarik menulis tema Pancasila ini. Bagi saya, nilai-nilai luhur Pancasila bukan untuk ditulis atau dibicarakan, tapi harus diamalkan dalam tingkah laku dan perbuataan.

Saya ingat pidato Bung Hatta, tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, memperingati hari lahirnya Pancasila: “Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila? Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja”.

Kisruh mengenai Pancasila ini, yang dipicu oleh pernyataan salah satu tokoh politik, yang sedang menjabat posisi penting di negeri ini, memaksa saya harus meresponnya. Pernyataan tokoh itu begini: “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”. Secara tidak langsung, ia menyebut bahwa selama ini masyarakat Sumatera Barat (didominasi etnis Minang) tak Pancasilais. Gelombang protes pun mengalir dari sejumlah orang, tak hanya beretnis Minang, tapi juga etnis lainnya. Mereka menganggap pernyataan ini tidak pantas disampaikan ke publik.

Ada yang bertanya: Bagaimana respon saya sebagai orang Minang terhadap pernyataan tokoh politik itu? Terus terang, saya tak permasalahkan pernyataan tersebut. Bagi saya, Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur dari aspek kehidupan manusia. Nilai itulah yang harusnya memandu tingkah laku kita sebagai warga negara. Seperti ajaran agama yang kita anut, tentu nilai-nilai itu tak akan seratus persen melekat dalam prilaku manusia, karena tak ada manusia yang sempurna. Untuk itulah, sampai saat ini, saya tak berani menyebut diri saya seratus persen Pancasilais.

Saya juga menyakini, siapa pun Warga Negara Indonesia (WNI) pasti tidak seratus persen Pancasilais, termasuk tokoh politik itu sendiri, meski ia adalah cucunya proklamtor. Bahkan dengan pernyataan yang tak bermutu itu, saya melihatnya, cucu proklamtor ini jauh dari prinsip dasar Pancasila. Buktinya, pernyataan itu justru berisiko memecah belah bangsa ini.

Tapi, saya bisa maklumi itu. Karena bagi ia dan kelompoknya, Pancasila itu baru sekedar diamalkan di bibir saja, seperti pidato Bung Hatta di atas. Mereka hanya menempatkan Pancasila sebagai simbol politik, bahkan ekstremnya sebagai dagangan politik. Apalagi, saat-saat masuk masa konstestasi demokrasi seperti pemilihan umum, Pancasila mereka obral sebagai jualan politik untuk merebut kekuasaan. Jadi, kita bisa memaklumi, pernyataan dan politik adu domba tersebut sudah biasa bagi mereka.

Kita jangan tertipu, biasanya orang yang selalu bangga dengan simbol-simbol, pasti miskin implementasinya, orang mengaku Pancasilais, belum tentu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti orang berjubah belum tentu orang yang paling Islami. Jadi, kita tak perlulah merespon hal ini berlebihan.

Orang Minang tak usaha marah, bahkan sampai harus demo. Ingat, ancaman Covid-19 itu lebih nyata dan berbahaya dibanding hanya sekedar pernyataan yang tak bermutu itu. Lebih baik, kita fokus saja mengatasi pandemi ini. Yang pasti, kita sudah tahu, dari mana biang politik adu domba itu sebenarnya.

Jangan pula kita melanggengkan politik tak bermartabat ini. Sebentar lagi, masyarakat Sumatera Barat akan menyelenggarakan kontestasi politik, jangan sampai isu ini mendompleng dan membuat pesta rakyat ini ricuh dan kita berpecah belah.

Bung Hatta dalam pidatonya juga mengatakan: “Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara, Pancasila itu tidak diamalkan. Camkanlah, Negara Rerpublik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 27 ayat 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34”.

Isi pidato ini sungguh sangat relevan sampai saat ini. Semakin banyak pejabat negara dan tokoh politik yang tak memahami makna luhur Pancasila. Bahkan menyedihkan, mereka menafsirkannya sesuai selera mereka. Kalau ada yang tidak sepaham secara politik, mereka menuduh tak Pancasilais. Pancasila digunakan untuk menekan lawan politiknya.

Kebetulan, sekarang, menimpa etnis Minang, bisa saja di lain waktu, juga menimpa etnis lain di Nusantara. Jadi orang Minang tak usah marah, mari kita tunjukkan bahwa kita tak seperti yang ia sampaikan. Karena kita sadar, Pancasila itu pengejawantahan dari budaya-budaya Minang, seperti juga pengejawantahan dari budaya-budaya etnis lain di Tanah Air. Jadi, kita bisa jadi contoh tauladan yang baik bagi etnis lain.

Setelah tulisan ini terbit, saya berjanji, cukup sudah sekali ini menulis mengenai Pancasila. Karena saya bukan seratus persen Pancasilais. Tak pantas sebenarnya mengajari orang untuk menjadi Pancasilais. Tapi, kita harus terus belajar untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut, seperti kita terus belajar dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang kita anut dan budaya yang diajarkan oleh leluhur kita. Agama, budaya dan Pancasila itu adalah satu kesatuan, yang harus terus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa ini. [*]


Wiko Saputra
Praktisi Ekonomi dan Perantau Minang