Debat Pertama Berantakan, Debat Kedua?

Penulis: Wiko Saputra

Sudah diprediksi. Debat cagub-cawagub Sumbar pertama kurang menarik. Monoton. Masing-masing paslon, tak bisa mengeksplorasi gagasannya dengan baik. Manajemen waktunya berantakan. Kelihatan tak ada latihan sebelumnya.

Debat pertama ini bertemakan: ekonomi, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Tujuannya, mengeksplorasi gagasan pembangunan ekonomi, yang bersinergi dengan tata kelola SDA yang baik dan pro terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Tema ini tepat. Sumbar memang salah satu provinsi yang selama ini bisa menyelaraskan agenda pembangunan ekonomi, SDA dan lingkungan hidup. Kita pengen melihat agenda masing-masing paslon untuk meningkatkan sinergi tersebut. Supaya, penerapan pembangunan berkelanjutan semakin baik ke depannya. Sayang, kita tak menemukan gagasan yang inovatif dalam debat tersebut. Dan hampir semua paslon tak memahami konsep pembangunan berkelanjutan itu.

Pada debat kedua nanti. Menurut rencana akan berlangsung 3 Desember 2020. Harapannya, debat ini lebih baik dari debat pertama. Apalagi temanya menarik. Yaitu tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Secara pengalaman, hampir semua paslon memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan SDM. Karena sebagian besar berasal dari birokrasi. Seharusnya, tema ini tak berat bagi mereka.

Kita berharap debat kedua ini menekankan pada aspek persoalan kekinian. Ada tiga isu yang harus bisa digali dari masing-masing paslon. Yaitu pemerintahan antikorupsi, penanganan Covid-19 dan integrasi (link and match) pendidikan dan pasar kerja.

Soal pemerintahan antikorupsi, masyarakat Sumbar perlu memastikan paslon yang akan dipilih memiliki agenda mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kita inginkan bukan sekedar jargon politik. Tapi harus terimplementasi dalam pemerintahannya ke depan.

Hal utama yang perlu dipastikan adalah bagaimana satu rupiah uang rakyat yang ada dalam APBD Sumbar dikelola dengan baik dan digunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat.

Kenapa itu penting? Karena selama ini, kita sudah muak menyaksikan tata kelola keuangan daerah yang tak sesuai dengan semangat antikorupsi dan keberpihakan terhadap rakyat. Korupsi di birokrasi menjamur di pemerintah Provinsi Sumbar. Sangat sistemik.

Saya pernah menelisiknya bersama Perkumpulan Integritas pada 2018 di lima OPD. Banyak anggaran yang ditilap oleh oknum birokrat. Uang rakyat itu, yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik malahan masuk kantong para penyelenggara anggaran. Bentuk terbanyaknya adalah honorarium kegiatan. Padahal, sebagai birokrat, mereka telah mendapatkan gaji dan tunjangan.

Selain itu, di setiap program, pasti ketemu pengadaan alat tulis kantor (ATK). Saya bingung, ada program rehabilitasi lahan kritis atau penanggulangan pencemaran sungai, tapi anggaran terbesarnya pengadaan ATK. Tak nyambung kan?

Bila dikumpulkan satu tahun alokasi pengadaan ATK ini di satu OPD: fantastis! Sampai ratusan juta, bahkan milyaran rupiah. Itu pasti disalahgunakan. Bayangkan, jika semua OPD dikumpulkan. Habis uang rakyat hanya untuk para birokrat itu.

Korupsi birokrasi ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi paslon yang terpilih nanti. Harus ada reformasi dalam sistem penganggaran. Inilah roh dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, kita pengen tahu, agenda masing-masing paslon dalam memperbaikinya.

Isu kedua yang sangat penting saat ini adalah penanganan Covid-19. Siapa pun yang terpilih nantinya, masih akan berada pada masa pandemi Covid-19. Kita masih melihat penanganan Covid-19 di Sumbar masih kurang. Terutama pada aspek disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Meski pun dari sisi tes (testing), pelacakan kasus (tracing) dan perawatannya (treatment) sudah lebih bagus dibanding provinsi lain. Tapi, dengan disiplin rendah, kasusnya akan tetap tinggi. Penyaluran vaksin Covid-19 juga menjadi tantangan bagi paslon yang terpilih.

Meski demikian, saya yakin, hal ini akan tergali dalam debat nanti. Karena, salah satu panelis dan tim pakarnya adalah dr. Andani, yang berpengalaman penanganan wabah ini. Beliau pasti akan mengali itu.

Isu berikutnya adalah link and match antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Ini menjadi tantangan pelik dalam pembangunan Sumbar ke depan. Meski secara kualitas SDM dan infrastruktur pendidikan, Sumbar lebih baik dibanding provinsi lain. Tapi, luaran dari pendidikannya masih belum siap untuk masuk ke pasar kerja.

Angka pengangguran di Sumbar pada 2020 masih tinggi, yaitu 6,88%. Angka ini bisa lebih ekstrem, bila melihat struktur pasar kerja, yang komposisi pasar kerja informal dan struktur setengah penganggurannya sangat besar.

Artinya, penduduk Sumbar sangat terbatas mengakses pekerjaan-pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Apalagi, pandemi COVID-19 semakin berdampak terhadap penyerapan pasar kerja.

Tanpa ada perubahan dalam dunia pendidikan untuk mempersiapkan output pendidikan masuk dalam pasar kerja, pembangunan Sumbar akan terus stagnan. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja rendah juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Kita perlu mengetahui, bagaimana gagasan masing-masing paslon terhadap persoalan tersebut.

Ini debat terakhir. Sebentar lagi pencoblosan akan dilakukan. Saya berharap, pemilih di Sumbar memilih paslon berdasarkan kapasitas dan kualitas. Debat ini bisa menjadi referensi untuk menetapkan pilihannya.

Bagi masing-masing paslon, jangan lagi ‘demam panggung’, seperti debat pertama. Tunjukanlah pada publik, kalian layak untuk dipilih dan memimpin Sumbar ke depannya. Selamat berdebat! [*]


Wiko Saputra
Praktisi Ekonomi dan Perantau Minang

Terpopuler