Gubernur Jendral Pasifik Kekaisaran Sunda Empire, Renny Khairani tak segan-segan ancam akan menyetop bantuan kepada negara-negara yang lalai. Ia bahkan akan memberikan sanksi ekonomi bagi negara-negara yang tidak melakukan daftar ulang.
Padangkita.com - Indonesia bahkan dunia tampaknya kembali dihebohkan dengan pernyataan dari seorang wanita yang mengaku sebagai Gubernur Jendral Pasifik di Kekaisaran Sunda Empire.
Perlu juga diketahui, keberadaan Kekaisaran Sunda Empire ini bahkan sudah menyebar di berbagai titik daerah di Indonesia.
Tidak hanya di Jawa barat, kekaisaran yang cukup membuat geger ini juga sudah sampai di Lhokseumawe, Aceh.
Bahkan di Aceh kekaisaran ini disebut-sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi.
Karena kekuasaannya yang seluas bumi inilah, diberitakan tribunnews, wanita yang bernama Renny Khairani itu mengancam akan memberikan sanksi kepada Negara-Negara yang tidak mau mendaftar ulang di Kekaisaran Sunda Empire.
Baca juga: Pria di China Gunakan Pembalut Sebagai Masker
Tidak main-main, Gubernur Jendral Pasifik Sunda Empire itu bahkan mengancam akan menutup akses bantuan kepada Negara-Negara yang lalai menurutnya itu, termasuk Indonesia.
Kabar mengenai ancaman Renny tersebut diketahui dari tayangan Youtube tvOneNews pada Jumat (24/1) lalu.
Dalam video tersebut tampak anggota dari Kekaisaran Sunda Empire itu sedang melakukan suatu acara dalam sebuah ruangan.
[jnews_block_16 number_post="1" include_post="30304" boxed="true" boxed_shadow="true"]
Renny Khairani yang menjabat sebagai Gubernur Jendral Pasifik pun dengan sungguh-sungguh menyampaikan ancamannya itu.
Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi berupa sanksi ekonomi kepada Negara-Negara yang tidak mendaftarkan ulang Negaranya.
"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup. Ya akan ditutup, termasuk Indonesia," ujar Renny saat diwawancarai awak media.
Tak segan-segan, Renny juga menyampaikan bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir jika Indonesia tidak segera mendaftar ulang.
"Walau pun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis," terang Renny.
Lebih lanjut Renny kembali menegaskan bahwa Negara-Negara di dunia wajib melakukan daftar ulang dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta membayar pajak-pajaknya kepada Sunda Empire.
Terkait ancaman kelompok Sunda Empire yang telah menyebar luas ini, pihak kepolisian Lhokseumawe telah mendalami keberadaan mereka dan mengantongi nama-nama para anggotanya untuk nantinya ditindaklanjuti.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Ahzan mengatakan bahwa jumlah mereka di wilayah Aceh sudah mencapai puluhan orang. Keberadaan Sunda Empire ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian.
Baca juga: Viral, Kucing Bermata Satu dan Bertanduk Lahir di Sumut
Dilansir TribunJakarta.com dari Kompas.com, Dedi Mulyadi menilai bahwa munculnya orang-orang yang mengaku punya kerajaan dan bangga dengan seragam ala militer merupakan penyakit sosial yang sudah lama terjadi di Indonesia.
Menurut Dedi, ada problem sosial yang berlangsung cukup lama, yaitu masyarakat Indonesia terbiasa masuk ke wilayah berpikir yang tidak realisitis atau terlalu obsesif.
"Ada obsesi mendapat pangkat tanpa proses kepangkatan atau instan. Ada obsesi ingin cepat kaya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (17/1)
[jnews_block_16 number_post="1" include_post="30297" boxed="true" boxed_shadow="true"]
Lebih lanjut, Ketua Komisi IV DPR RI yang juga merupakan Bupati Purwakarta, Jawa Barat ini menyebutkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia banyak kelompok masyarakat yang setiap hari mencari harta karun, emas batangan, uang Brazil, dan sejenisnya.
"Banyak orang yang kaya raya jatuh miskin karena obsesi itu. Sampai miskin pun masih berharap obsesi itu tercapai," kata Dedi.
Di sisi lain, lanjutnya, kelompok adat yang memiliki sistematika cara berpikir realistis dan berbasis aspek alam mengalami peminggiran, baik dalam stasus sosial di masyarakat maupun dalam status lingkungan.
"Misalnya areal adat komunitas adat kian sempit, tak dapat pengakuan. Kemudian membuat stigma bahwa mereka (kaum adat) adalah kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan asas kepatutan pranata sosial kemapanan hari ini," ujarnya.
Negara harus memberikan penguatan terhadap kaum adat yang memiliki historis yang jelas dan jauh lebih realitis untuk mengatasi menjamurnya kelompok-kelompok obsesif tersebut.
"Mereka ada yang petani, nelayan, penjaga hutan dan laut. Mereka lebih mapan dan tak pernah ada unsur penipuan. Negara harus melakukan tindakan agar kasus itu tidak berefek negatif terhadap kaum adat," papar Dedi. (*/pk-27)
