Batusangkar, Padangkita.com - Raih kenaikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) cukup besar dari tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi peringkat 3 terbaik di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2021.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, Rabu (22/6/2022) di sela kegiatannya di Talago Biru Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting kepada Padangkita.com mengatakan, penghargaan terbaik 3 atas skor MCP Tahun 2021 langsung diserahkan ketua KPK Firli Bahuri di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Pemeriksaan tingkat capaian penilaian indikator reformasi birokrasi dilaksanakan dalam skema koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) melalui MCP di seluruh kabupaten dan kota se Sumatra Barat.
"Atas penilaian KPK, skor MCP Tanah Datar tahun 2020 sebesar 63,56, di tahun 2021 naik menjadi 75,52 atau 11,96. Ini kenaikan yang cukup tinggi dalam satu tahun, pencapaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran pemerintah daerah. Kami selaku Kepala Daerah akan terus men-support untuk meningkatkan terus persentasenya sehingga dari tahun ke tahun terus semakin baik,” ujarnya.
Bupati Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi arahan-arahan yang diminta Inspektorat terkait laporan pemeriksaan.
“Kepada masyarakat kami juga mengimbau dan ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan instruksi KPK agar mendukung upaya pemerintah mensertifikatkan aset seperti tanah,” tegas Eka.
Eka Putra menambahkan terkait capaian yang diraih dari hasil penilaian KPK, tidak akan membuatnya berpuas diri sampai di sini. Justru, kata dia, akan lebih meningkatkan kinerja, dan tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan dan prosedur serta menghindari indikasi terjadinya korupsi di Tanah Datar.
Diketahui, kemarin di Padang, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan jika Pemprov Sumbar berkomitmen dalam pencegahan korupsi, sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021-2026.
“Kita Pemprov berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, dan memberikan pelayanan kepada publik dengan mengantisipasi tindakan korupsi,” ucap Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi menyebutkan, untuk mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi di wilayah Provinsi Sumatra Barat, dan meningkatkan kecerdasan pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi.
"Memotivasi masyarakat melakukan gerakan anti korupsi berkelanjutan, akan dilakukan penyuluhan anti korupsi oleh tim penyuluh anti korupsi di kabupaten dan kota di Sumatra Barat turut dikukuhkan hari ini," katanya.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan semenjak KPK berdiri dari tahun 2004 hingga 2021 Sumbar berada di urutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia tingkatan terendah dari pemeriksaan KPK. Untuk itu Firli memberi apresiasi termasuk kepada kabupaten/kota yang meraih penghargaan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
Firli mengutip penyebab korupsi menurut teori Jack Bologne yaitu Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), Exposure (Hukuman yang tidak membuat pelaku jera).
Sementara itu faktor penyebab korupsi juga didukung oleh buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat korupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas.
Baca Juga: MTQ Nasional Tanah Datar Resmi Dimulai, Pemkab Bidik Juara Umum Tingkat Sumbar
“Tugas pokok KPK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, dan ada rohnya 4 yaitu pendidikan, pencegahan, penindakan dan koordinasi. Keempat roh ini bisa kita kerjakan, kita jalankan dengan melibatkan masyarakat, karena KPK dalam visinya bersama masyarakat memberantas korupsi,” tuturnya. [djp/isr]
