Wellington, Padangkita.com - Beberapa hari sebelum peringatan setahun penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menewaskan 51 orang umat Muslim, sebuah postingan teror muncul di aplikasi pesan terenskripsi Telegram. Pesan itu memperlihatkan seorang pria memakai balaclava atau sebo di luar salah satu masjid yang diserang dengan ancaman dan emoji senjata.
Pesan itu adalah yang terbaru dari sejumlah ancaman terhadap minoritas (Muslim) di Selandia Baru. Sekaligus bukti dari apa yang para ahli katakan, merupakan peningkatan kejahatan rasial dan xenofobia sejak pembantaian di masjid oleh seorang tersangka kulit putih pada 15 Maret 2019 lalu.
Pria yang bersenjata semi-otomatis, menyerang umat Muslim yang tengah Salat Jumat di kota terbesar di pulau bagian Selatan Selandia Baru itu. Ia menyiarkan penembakan massal terburuk di Selandia Baru secara langsung di Facebook.
Pelaku bernama Brenton Tarrant, warga negara Australia, menghadapi 92 dakwaan terkait dengan serangan terhadap Masjid Al Noor dan Linwood. Namun, dia mengaku tidak bersalah dan diadili pada Juni tahun lalu
Pasca-pembanataian, simpati, empati, cinta dan kasih sayang Selandia Baru yang luar biasa bagi komunitas Muslim, dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern.
Baca juga: Seniman Asal Minang jadi Korban Penembakan di Selandia Baru
Dia dengan cepat memperkenalkan undang-undang baru tentang kepemilikan senjata dan memulai gerakan global untuk membasmi kebencian daring. Ia pun dipuji sebagai contoh bagi para pemimpin lainnya.
Namun menurut para pemimpin Muslim, aktivis dan pakar, serangan pembantaian itu juga menginspirasi kaum nasionalis kanan dan pegiat anti-imigrasi untuk menjadi lebih aktif, baik online maupun offline.
"Serangan itu tentu membuat orang berani menyebarkan kebencian," kata Anjum Rahman dari Dewan Wanita Islam Selandia Baru, sebagaimana laporan Reuters yang dilansir The Straits Time, Rabu (11/3/2020).
Dewan Wanita Islam Selandia Baru telah berulang kali memperingatkan pemerintah dalam satu tahun terakhir tentang bangkitnya hak ekstrem dan meningkatnya ancaman yang dirasakan oleh wanita Muslim di Selandia Baru.
Rahman melaporkan ancaman terbaru terhadap Masjid Al Noor ke polisi setelah dia ditunjukkan gambar yang sedang dibagikan di aplikasi pesan media sosial terenskripsi Telegram.
Polisi mengatakan, pelaku adalah seorang pria berusia 19 tahun. Dia dituduh tak kooperati membantu polisi yang punya surat perintah penggeledahan sehubungan dengan insiden itu. Oleh sebab itu, dia akan muncul di pengadilan akhir bulan ini.
Laporan media lokal mengaitkan lelaki itu dengan kelompok nasionalis kulit putih bernama "Action Zealandia", yang dibentuk pada Juli 2019, hanya beberapa bulan setelah serangan Christchurch. Di laman situsnya dikatakan fokus pada "membangun komunitas untuk orang Selandia Baru Eropa".
Menanggapi insiden tersebut, "Action Zealandia" mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter bahwa tindakan yang dituduhkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kode etik mereka.
"Tidak dewasa dan tidak produktif karena kita tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kita."
Polisi mengatakan mereka bekerja untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang individu dan kelompok yang tindakannya menimbulkan ancaman. Namun polisi tidak mengomentari kelompok tertentu.
Lebih Ekstremis
Dalam pertemuan komite parlemen yang diketuai oleh Ardern bulan lalu, kepala intelijen Selandia Baru menyampaikan adanya tantangan yang semakin meningkat sejak serangan itu.
"Itu (serangan) telah memberikan dorongan kepada beberapa orang, itu telah memberi inspirasi kepada orang lain, dan itu tetap merupakan gambaran yang cukup cair," kata Direktur Jenderal Badan Intelijen Keamanan NZ, Rebecca Kitteridge kepada komite, sebagaimana transkrip pertemuan yang dikutip Reuters.
"Kami mendapat lebih banyak informasi tentang lebih banyak orang yang mengekspresikan pandangan ekstremis daripada yang kami miliki sebelum 15 Maret. Beberapa dari orang-orang itu ada sebelumnya, dan kemudian ada dampak serangan itu sendiri setelahnya," katanya.
Antara 30 dan 50 orang sedang diselidiki secara aktif oleh agensi tersebut pada saat tertentu karena menimbulkan ancaman teror. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Kitteridge mengatakan antara 15 Maret dan akhir Juni 2019 agen intelijen menerima petunjuk tentang orang-orang yang mengekspresikan pandangan rasis, Nazi, atau supremasi kulit putih.
Sebuah survei oleh agen keamanan online Netsafe pada bulan Desember menunjukkan pidato kebencian online meningkat di Selandia Baru dalam 12 bulan terakhir, dengan sekitar 15 persen dari populasi orang dewasa ditargetkan dengan kebencian online.
Secara Offline juga, poster supremasis kulit putih telah muncul di universitas-universitas Auckland dalam beberapa minggu terakhir menjelang peringatan 15 Maret.
Prof Paul Spoonley, dari Massey University, yang telah meneliti ekstremisme sayap kanan selama beberapa dekade, menyebutkan ada sekitar 60 hingga 70 kelompok dan di suatu tempat antara 150 dan 300 aktivis sayap kanan inti di Selandia Baru.
Angka itu, kata dia, jumlah penduduk yang proporsional dengan ukurannya hampir sama dengan aktivis sayap kanan di Jerman.
"Selandia Baru sekarang menjadi bagian dari ekosistem sayap kanan internasional dengan cara yang tidak dapat Anda katakan 20 tahun lalu," kata Prof Spoonley.
"Kami melakukannya dengan baik di tabel liga untuk toleransi, tetapi itu tidak berarti tidak ada elemen ekstrem," ulasnya.
Dimotivasi Kebencian
Sementara itu Ardern mengatakan dia telah "hancur" oleh ancaman terbaru terhadap masjid Al Noor dan itu menunjukkan bahwa lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
"Kita harus kembali ke dasar mengapa orang-orang merasa bahwa mereka dapat membuat ancaman semacam itu terhadap nyawa orang lain," katanya kepada wartawan.
Selandia Baru tidak seperti Amerika Serikat atau Inggris. Selandia Baru tidak pernah punya catatan pelanggaran kejahatan rasial spesifik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tanda-tanda apa yang mungkin dilewatkan oleh badan-badan keamanan.
Menteri Kehakiman Andrew Little mengatakan kepada Reuters mengatakan polisi sekarang mulai merekam contoh-contoh pelanggaran yang tampaknya dimotivasi oleh kebencian.
Kementerian juga meninjau undang-undang kebencian negara itu, meskipun rencana ini telah ditentang oleh kelompok-kelompok yang mengatakan kebebasan berbicara akan dibatasi oleh undang-undang tersebut.
"Pekerjaan lebih lanjut diperlukan di mana garis kebebasan berbicara diambil. Tapi saya mengantisipasi pendekatan yang seimbang akan diambil ketika proses peninjauan selesai," kata Mr Little. [reuters/the straits time/ori]
