Selalu Impor Saat Harga Beras Tinggi, Pemerintah Jangan terus Jadi Pemadam Kebakaran

Selalu Impor Saat Harga Beras Tinggi, Pemerintah Jangan terus Jadi Pemadam Kebakaran

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). [Foto : Oji/Andri/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Memasuki awal bulan Ramadan, harga beras tak kunjung stabil. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024, harga beras medium mencapai Rp14.380 per kg.

Tak kunjung stabilnya harga beras di pasaran, menjadi pertanyaan Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga beras.

Ia menyoroti besarnya impor beras yang dilakukan pemerintah namun tidak sejalan dengan stabilnya harga beras di masyarakat.

Baca juga: Kenaikan Harga Beras Bukti Kegagalan Pemerintah Hadirkan Swasembada Beras

"Kita tahu permasalahan impor beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras. Sudah impornya tinggi, harga berasnya (juga) tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah masyarakat," tegas Evita dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Evita menambahkan, Pemerintah saat ini kurang dapat mengantisipasi harga beras kembali melambung tinggi. Pemerintah cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dengan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesaat, sehingga permasalahan serupa terus-menerus berulang.

"Kita jangan seperti pemadam kebakaran, hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan pasar murah, cari ini cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus Pak," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan.

Untuk itu, Evita meminta pemerintah untuk serius bersama mengatasi permasalahan beras. Sebab, langkah konkrit pemerintah untuk dapat menstabilkan harga beras sangat dinantikan oleh masyarakat.

"Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri," harap Evita.

Dalam rapat tersebut hadir Mendag Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Baca juga: DPR Minta Pemerintah segera Stabilkan Harga Beras yang Tinggi, tetapi Jangan Impor

Sekadar informasi, pemerintah melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton di tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton di akhir tahun 2023. Impor tersebut dilakukan karena produksi beras mengalami penurunan akibat El Nino. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Kota Pariaman Terima Bantuan Sosial Rp8,5 Miliar dari Kemensos dan DPR RI
Kota Pariaman Terima Bantuan Sosial Rp8,5 Miliar dari Kemensos dan DPR RI
Citra Positif DPR Meningkat, Andre Rosiade: Alhamdulillah
Citra Positif DPR Meningkat, Andre Rosiade: Alhamdulillah
Menuju Indonesia Emas 2045: Peran DPR Mewujudkan Kebijakan Pro-Rakyat
Menuju Indonesia Emas 2045: Peran DPR Mewujudkan Kebijakan Pro-Rakyat
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
Daftar Relaksasi HET Beras Medium dan Beras Premium di Seluruh Indonesia 
Daftar Relaksasi HET Beras Medium dan Beras Premium di Seluruh Indonesia 
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI