DPR Minta Pemerintah segera Stabilkan Harga Beras yang Tinggi, tetapi Jangan Impor

DPR Minta Pemerintah segera Stabilkan Harga Beras yang Tinggi, tetapi Jangan Impor

Anggota Komisi XI DPR RI yang juga Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati Anis Byarwati. [Foto: Dok. DPR RI]

Batam, Padangkita.com - Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras melanda hampir seluruh daerah di tanah air. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai kondisi tersebut menunjukkan inflasi pangan yang masih tinggi dan akan sangat terasa dampaknya kepada masyarakat.

“Sekarang ini harga beras itu kan naik secara signifikan dan masyarakat di bawah itu sangat merasakan. Jadi, artinya bahwa (naiknya) harga beras ini menunjukan bahwa inflasi pangan itu masih tinggi. Bukan hanya sangat tinggi, tetapi masyarakat mulai kesulitan mendapatkan di pasar,” kata Anis, usai rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (2/3/2024).

Legislator Fraksi PKS ini menilai, apabila inflasi pangan yang terjadi berupa kebutuhan pokok, maka pasti akan menyulitkan masyarakat. Terlebih, menurut dia, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada kesulitan memperoleh lapangan kerja dan juga pendapatan yang terbatas.

Pemerintah akan menambah jumlah kuota penugasan impor beras kepada Perum Bulog dari 2 juta ton menjadi 3,6 juta ton di tahun 2024. Dilansir dari berbagai sumber, hal ini diambil berdasarkan Rakortas Kementerian Koordinator Perekonomian tanggal 5 Februari 2024.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu pun menyampaikan kritiknya. Dengan tegas, ia menyampaikan bahwa impor bukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Tentu kalau impor itu justru merugikan ya. Karena yang diuntungkan siapa? Ini kan justru kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi, mestinya pemerintah bisa mengantisipasi, menstabilkan harga beras. Kemudian justru petani mesti didorong dan mesti diberikan satu stimulus bagaimana agar petani kita juga mendapatkan kesejahteraan,” ungkap Anis.

Menutup pernyataannya, Anis berpesan kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga beras serta perbaiki daya beli masyarakat terlebih beras menjadi kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia.

“Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan ‘husnulkhatimah’. Perbaiki dan stabilkan harga beras dan perbaiki daya beli masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak kesulitan apalagi beras itu kebutuhan pokok dari rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: Tolak Dana BOS Dipakai untuk Program ‘Makan Siang Gratis’, DPR: Jangan Korbankan Pendidikan!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Februari 2024 tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan harga beras yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia diduga karena inflasi pada komoditas tersebut mencapai sebesar 6,54 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain harga beras, harga kebutuhan pangan lainnya juga terindikasi mengalami kenaikan seperti telur, cabai, unggas, dan bahan pangan lainnya. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten