Kenaikan Harga Beras Bukti Kegagalan Pemerintah Hadirkan Swasembada Beras

Kenaikan Harga Beras Bukti Kegagalan Pemerintah Hadirkan Swasembada Beras

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah. [Foto: Arief/mr/DPR RI]

Batam, Padangkita.com - Melonjaknya harga beras yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah, merupakan bukti kegagalan Pemerintah dalam menghadirkan swasembada beras. Oleh karena, pada akhirnya, ketersediaan beras dalam negeri bergantung pada impor dan mempengaruhi permintaan dan penawarannya.

"Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi, barangnya, dan ini kan dimulai dari kegagalan Pemerintah melakukan swasembada beras. Karena gagal (swasembada beras lalu), bergantung kepada impor. Bergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu," kata Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI, di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024).

Persoalan kenaikan harga beras ini, kata dia, merupakan persoalan stok, di mana adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Meskipun saat ini berdasarkan informasi, menurutnya, seolah-olah stok tetap ada, namun hal ini tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Kalau stok ada gak mungkin harga naik, kan hukum alam tidak bisa diakalin. Artinya, kalau memang barang gak ada pasti otomatis harganya akan naik, kecuali spekulan-spekulan bermain. Kalau spekulan bermain kan Pemerintah yang berkuasa gampang saja menurut saya. Jadi, saya lebih cenderung ini masalah ketersediaan stok," ungkapnya.

Politisi PKS ini meminta Pemerintah harus bersungguh-sungguh menyiapkan persediaan pangan. Jangan hanya untuk 4 sampai 5 bulan saja, melainkan untuk setahun. Sehingga persoalan klasik di mana terjadi kenaikan harga pangan jelang hari-hari besar tidak terjadi setiap tahun.

"Asal ada hari besar otomatis harga naik, otomatis harga naik begitu. Jadi, saya kira ini masalah mudah, uang ada, tingkatkan produksi kekurangannya baru dari impor. Saya kira beberapa tahun kalau fokus untuk sektor pangan ini itu bisa (swasembada pangan). Untuk Indonesia yang semuanya tersedia, lahannya subur, dan APBN nya mendukung, tinggal kesungguhannya saja," tandasnya.

Di sisi lain, selain gagal menghadirkan swasembada beras, Pemerintah juga telah salah langkah melakukan penyaluran bansos besar-besaran. Sebab, menurutnya, bansos yang jor-joran ini juga menjadi penyebab stok beras semakin tidak ada.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah segera Stabilkan Harga Beras yang Tinggi, tetapi Jangan Impor

"Karena stoknya gak ada, saya yakin spekulan juga pasti bermain cari untung di sini. Semua sisi akhirnya menyebabkan harga itu naik dan kuncinya semua harusnya penanggung jawabnya tetap harus Pemerintah lah, sebenarnya ini bisa diakali. Karena sekali lagi ini problem tiap tahun. Ya kalau jor-joran bansos mungkin itu 5 tahun sekali ya, tapi kalau soal hari besar itu seharusnya sudah bisa diatasi dengan baik," pungkasnya. [*/rjl]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten