Padang, Padangkita.com – Di tengah heboh tentang rencana pemerintah yang akan menghapus honorer tahun depan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Padang, Mursalim berinisiatif mendatangani langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mursalim datang ke kantor Kemendagri menyampaikan usulan formasi pengangkatan ASN untuk Satpol PP Kota Padang, Kamis (23/6/ 2022). Di Kemendagri, Mursalim diterima…

Pariaman, Padangkita.com – Wali Kota Pariaman, Genius Umar memimpin Bimbingan Teknis (Bimtek) 15 Kepala Desa (Kades) terpilih Kota Pariaman ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), tepatnya di Wisma Tenang Kemendagri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (10/6/2022). Diketahui, Pariaman baru-baru ini menggelar Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di 18 Desa yang ada di Kota Pariaman pada…

Jakarta, Padangkita.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro mengimbau semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), hingga masyarakat untuk mengutamakan belanja produk dalam negeri. Imbauan itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya menggunakan produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal…

Pariaman, Padangkita.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Tito Karnavian menobatkan Kota Pariaman sebagai daerah terinovatif tahun 2021 dan layak menerima Innovative Goverment Award (IGA) pada Rabu (29/12/2021). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, penghargaan ini dilaksanakan setiap tahun. “Kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial belaka, apalagi hanya untuk menghabiskan anggaran, namun kami…

Pariaman, Padangkita.com – Tahun ini, Kota Pariaman menjadi daerah 10 besar Inovasi Goverment Award (IGA) penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wali Kota Pariaman, Genius Umar memaparkan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemko Pariaman di hadapan tim penilai di Aula Utama Kemendagri di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dari 87 inovasi yang telah diciptakan, Genius memaparkan tiga inovasi…

Painan, Padangkita.com – Pedoman Teknis Operasional Keuangan Desa (PTOKD) yang telah lama ditunggu-tunggu, akhirnya dirilis Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi mengatakan, hal itu juga sebagai jawaban kevakuman petunjuk baku pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Ke…

Padang, Padangkita.com – Sebanyak 489 jabatan pada struktur organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) dihapus atau disederhanakan. Jumlah ini setara dengan 56 persen penyederhanaan jabatan di Pemprov. Penghapusan atau penyederhanaan jabatan tersebut tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar, tertanggal 10…

Padang, Padangkita.com – Banyak orang tua lebih suka memberi nama anaknya dengan kata-kata yang panjang. Bahkan, ada yang sangat panjang sehingga menjadi persoalan. Seberapa panjang atau berapa banyak kata boleh digunakan untuk nama? Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, saat ini memang belum ada peraturan…

Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah buka suara terkait penonaktifan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Amasrul oleh Wali Kota Padang Hendri Septa. Mahyeldi menuturkan, beberapa waktu lalu, perwakilan Inspektorat Provinsi Sumbar telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penonaktifan Sekda Kota Padang. “Kalau tidak salah kemarin itu ada dari Inspektorat Provinsi…

Jakarta, Padangkita.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi Covid-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Sebelumnya sempat ramai di media sosial soal ikut vaksin harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara ketika mengurus KTP…