Jakarta, Padangkita.com - Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin rapat membahas pengamanan pilkada serentak dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).
Pengamanan pilkada serentak menjadi salah satu agenda prioritas Polri yang harus dikawal. Untuk itu, Kapolri Jenderal menginstruksikan kepada seluruh anggota Polri untuk netral.
"Tugas-tugas tersebut antara lain adalah pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2020 sejumlah 270 wilayah. Kemudian pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua," ungkap Idham.
Polri pun telah memetakan tingkat kerawanan untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
Dari belasan daerah yang berpotensi terjadi gangguan keamanan saat pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tersebut, jenis gangguannya bisa datang dari peserta, penyelenggara ataupun masyarakat.
Berdasarkan data yang diberikan Divisi Humas Polri, sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).
Kemudian, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).
Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada tiga daerah. Ketiganya terdiri dari Tomohon (38,09), Bitung (37,12), dan Tangerang Selatan (34,58).
Baca juga: Pilkada Serentak, Semua ASN Pessel Diminta Netral dan Patuhi Aturan
Kerawanan di tingkat Pilkada Kota terbagi ke dalam empat dimensi, yaitu peserta, penyelenggaraan, ambang gangguan, dan potensi gangguan kamtibmas.
Namun, Idham Azis tak dijelaskan lebih lanjut terkait masing-masing dimensi.
Sementara itu, di tingkat kabupaten, Polri mencatat terdapat tujuh daerah paling rawan.
Tujuh daerah yang dimaksud, yakni Nabire (80,37), Timor Tengah Utara (79,85), Keerom (78,52), Manggarai Barat (75,57), Sumba Barat (72,08), Tojo Una-Una (70,00), dan Musi Rawas Utara (67,28).
(*/pk-02)
Ikuti info dan berita Pilkada Sumbar 2020 terkini hanya di Padangkita.com.
