Wabah virus corona atau Covid-19 membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah menyediakan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.
Padangkita.com - Dalam menyikapi dampak virus corona atau Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif guna membantu masyarakat.
Berbagai bantuan sosial (bansos) diberikan untuk masyarakat khususnya kelompok miskin dan pekerja informal yang pendapatannya terdampak Covid-19.
Bantuan tersebut terdiri dari beberapa bentuk, ada yang berupa sembako, uang tunai, dan ada juga yang dikombinasikan dengan pelatihan tertentu.
Pemberian bantuan ini diharapkan dapat menjadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat Covid-19. Selain itu, pemberian bantuan ini juga menjadi senjata bagi pemerintah menahan laju arus mudik Lebaran di tengah pandemi corona.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah melarang seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan anak usaha BUMN mudik. Sementara untuk masyarakat umum masih bersifat imbauan dan akan dievaluasi mengenai kepastian boleh atau tidaknya.
Baca juga: Panduan Cara Mencairkan Dana BP Jamsostek di Tengah Pandemi
Jokowi juga telah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah menyediakan sejumlah bansos agar masyarakat bisa bertahan di tengah penerapan PSBB ini.
Dilansir dari laman detikFinance, berikut sejumlah bansos yang disediakan pemerintah selama pandemi Covid-19.
1. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Contohnya, di Kementerian Desa diharapkan dapat mencetak 59 ribu pekerja, dan di Kementerian PUPR mencetak 530 ribu pekerja.
2. Pemerintah memberikan diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi. Dari data, Rumah Tangga daya 450 VA adalah sebanyak 24 Juta pelanggan, dan akan diberikan pembebasan biaya listrik.
Baca juga: Imbas Corona, Lebih dari 800 Ribu Tenaga Kerja Dirumahkan
Sementara untuk Rumah Tangga daya 900 VA subsidi sebanyak 7 Juta pelanggan akan diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Masa berlaku keringanan ini adalah untuk Bulan April-Juni 2020.
3. Bantuan sosial khusus untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga (KK) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK warga Bodetabek berupa sembako setara Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
4. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melakui relaksasi kebijakan penyaluran KUR, melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan.
5. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan akan dilakukan menjadi per bulan mulai April.
Untuk bulan April-Juni, KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali. Durasi penyalufran ini akan berlangsung selama 1 tahun, dengan peningkatan anggaran dari sebelumnya Rp29,13 triliun menjadi Rp37,4 triliun.
6. Program bansos dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan besaran Rp600 ribu per keluarga selama tiga bulan. Total anggarannya yaitu Rp21 triliun.
7. Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan sejak Januari-Februari.
Baca juga: Atasi Dampak Corona, Ini 6 Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Kecil
Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp200 ribu per bulan mulai Maret-Desember. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp43,6 triliun dari sebelumnya Rp28,08 triliun.
8. Program keselamatan yang dilaksanakan Polri. Bantuan ini berupa bansos dan pelatihan yang ditujukan untuk pengemudi taksi, sopir bus, truk hingga kernet. Targetnya ada 197 ribu orang dengan bantuan sejumlah Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp360 miliar.
9. Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan, dan survei dengan total batuan sebesar Rp3,55 juta.
Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak COVID-19 baik yang ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu Pra Kerja. [*/Jly]
