Gerbang memasuki Kabupaten Pesisir Selatan dari Padang (Foto: twitter anakanakminang)
Padangkita.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan itu diserahkan, Senin (22/10/2018) di halaman kantor bupati oleh Kepala KPPN Painan, Lita Qadarina Hardian kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.
Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI atas apresiasinya pada Pemkab Pessel yang dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian.
"Keberahasilan ini merupakan kerja keras dari seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan dengan baik, sehingga mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan RI. Kedepan, capaian ini hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Saya berharap agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku," pintanya dikutip dari pesisirselatankab, Senin (22/10/2018).
Lebih lanjut bupati meminta seluruh pengelola keuangan di setiap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) tahun 2018 berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem SP2D Online secara maksimal.
Menurutnya, terkait dengan sistem SP2D Online, sejauh ini baru beberapa kabupaten/kota saja di Provinsi Sumatera Barat yang sudah menerapkannya, termasuk salah satunya Pessel.
"Sejauh ini hanya baru beberapa kabupaten/kota yang menerapkan SP2D Online di Provinsi Sumatera Barat, salah satunya Pessel. Kemudian ditengah makin meluasnya penggunaan berbagai aplikasi berbasis IT, Pemkab Pessel terus menerapkan berbagai kemudahan," ungkapnya.
Dijelaskan, SP2D Online dimaksudkan agar para pengelola keuangan di setiap unit kerja dapat dengan mudah menarik pencairan anggaran Perangkat Daerah (PD), tanpa harus hadir secara fisik di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat.
"Karena, semuanya terhubung secara by sistem dengan aplikasi perbankan yang menampung kas dan keuangan daerah," imbuhnya.
