Pemprov Sumbar Klaim Semua Perusahaan Tambang di Air Dingin sudah Tak Beroperasi

Pemprov Sumbar Klaim Semua Perusahaan Tambang di Air Dingin sudah Tak Beroperasi

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Herry Martinus. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com Jalan nasional Padang – Solok Selatan (Solsel) yang rusak parah di Air Dingin, Kabupaten Solok, sebetulnya sudah ada solusi. Perusahaan tambang yang dinilai sebagai penyebab kerusakan telah berhenti beroperasi, baik yang memiliki izin maupun yang liar.   

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memastikan, tiga perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di sepanjang jalan nasional Air Dingin, Kabupaten Solok, tidak beroperasi lagi.

Sementara itu, sejumlah tambang liar yang dikelola masyarakat, telah disepakati untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dengan melibatkan dukungan dari Pemprov Sumbar.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Herry Martinus menyebutkan, kesepakatan soal tambang itu diperoleh setelah Pemprov Sumbar melaksanakan rapat pada 28 Maret 2024 lalu.

Menurut Herry, rapat tersebut diikuti oleh Dinas ESDM Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Dinas PMPTSP Sumbar, Dinas BMCKTR Sumbar, Inspektur Tambang Wilayah Sumbar Kementerian ESDM, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Dinas LH Kabupaten Solok, serta Dinas PUPR Kabupaten Solok.

"Di sepanjang Jalan Nasional Air Dingin itu, ada tiga perusahaan yang memiliki IUP, yaitu PT Bukit Villa Putri, PT Sirtu Air Dingin, dan CV Putra YLM. Lantas, kita di Pemprov Sumbar berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM untuk mengevaluasinya, sehingga keluar rekomendasi penghentian sementara operasi ketiga perusahaan tersebut, karena ada kewajiban pengelolaan lingkungan yang tidak dijalankan," terang Herry dalam keterangannya, Minggu (21/4/2024).

Dari ketiga perusahaan tersebut, sambung Herry, dua perusahaan memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemprov Sumbar. Sementara, satu perusahaan yaitu PT Sirtu Air Dingin, mengantongi izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemkab Solok.

Pada Maret lalu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran datang langsung ke Air Dingin dan menemukan beberapa aktivitas tambang ilegal atau liar. Saat itu, Mahyeldi langsung melakukan penutupan terhadap aktivitas tambang yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.

"Untuk tambang liar ini, sebenarnya ada beberapa titik di sepanjang jalan Air Dingin. Saat kunjungan pada 25 Maret dan rapat bersama 28 Maret, disepakati bahwa Pemkab Solok yang akan mencari jalan keluar atau akan menghentikan aktivitas tambang liar ini, dengan didukung oleh Pemprov Sumbar tentu saja," ucap Herry.

Seluruh langkah yang dilakukan tersebut, kata Herry, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang selama ini rusak karena kondisi geologi serta aktivitas pertambangan di Air Dingin.

"Kondisi geologinya, Air Dingin itu adalah daerah Patahan Semangka Sumatra, di mana tanahnya bergerak sekitar 2 hingga 3 sentimeter per tahun. Ini yang membuat bukit dan bebatuan kerikil di sana gampang jatuh, ditambah lagi lerengnya cukup terjal. Sehingga aktivitas tambang masyarakat bisa dilakukan secara sederhana saja, tapi efeknya air dan material bekas tambang mudah mengalir ke jalan," terang Herry.

Baca juga: Penyebab Rusaknya Jalan Nasional Padang - Solsel, Gubernur Mahyeldi Stop Aktivitas Tambang

Berdasarkan pertemuan dengan pihak-pihak terkait tersebut, lanjut dia, BPJN Sumbar menyakini bahwa hasil rapat dan rekomendasi yang diajukan akan segera berujung dilakukannya penganggaran oleh Kementerian PUPR untuk memperbaiki kualitas jalan nasional di jalan Air Dingin tersebut.

[*/adpsb]

*) BACA informasi pilihan lainnyda dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan  Lahan
Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan Lahan
Sumbar Butuh Rp1,3 Triliun untuk Bangun Sabo Dam dan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana
Sumbar Butuh Rp1,3 Triliun untuk Bangun Sabo Dam dan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana
Ada Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Barang lewat Sitinjau Lauik, Berlaku mulai Senin
Ada Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Barang lewat Sitinjau Lauik, Berlaku mulai Senin
Kepala BNPB - Gubernur Sumbar Sosialisasikan Rencana Relokasi Warga dari Zona Merah
Kepala BNPB - Gubernur Sumbar Sosialisasikan Rencana Relokasi Warga dari Zona Merah
DPD RI Bangun Kantor Perwakilan 2 Lantai di Surabaya Pakai Dana Hibah Rp16 Miliar  
DPD RI Bangun Kantor Perwakilan 2 Lantai di Surabaya Pakai Dana Hibah Rp16 Miliar  
Pemprov Sumbar Dirikan 3 Dapur Umum untuk Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Bencana
Pemprov Sumbar Dirikan 3 Dapur Umum untuk Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Bencana