Banyak yang menyebut kalau pemilihan gubernur atau Pilgub Sumbar 2020 nanti merupakan pertarungan antar-“Harimau Agam”. Soalnya dari nama-nama bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang mengerucut, kuat prediksi akan memunculkan tokoh-tokoh yang asalnya dari Kabupaten Agam. Setidaknya ada nama Mahyeldi, Indra Catri, Fakhrizal, dan Mulyadi.
Terlepas dari siapa yang nantinya benar-benar ditetapkan sebagai pasangan calon serta posisinya sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, narasi ini sejatinya mengundang dan mengandung pembiasan. Pembiasan dari sisi pendidikan politik bagi masyarakat yang melanggengkan sikap kekampung-kampunganan (primordialisme) yang berlebih-lebihan.
Dapat dimaklumi jika pada sebuah kontestasi bernama pemilu, khususnya dalam konteks strategi pemenangan, segala faktor memang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Tujuannya agar bagaimana jalannya kontestasi hingga sejauh mana peluang kemenangan dapat diperoleh benar-benar terukur. Sehingga pilihan strategi bukan berdasarkan prinsip coba-coba. Akan tetapi memang berdasarkan atas kondisi objektif yang ada.
Dalam politik yang dinamis, perubahan memang begitu cepat. Segala hal sebelum benar-benar ada keputusan yang mengikat masih dapat berubah. Bahkan ketika telah ada keputusan yang mengikat sekalipun, keputusan tersebut masih dapat diubah oleh politik. Karena yang pasti dalam politik adalah perubahan dan dinamika, serta yang terus bertahan dalam politik adalah stigma.
Barangkali dalam kepala kita, stigma merupakan pelekatan identitas negatif pada pribadi seseorang atau kelompok. Namun sederhananya, stigma merupakan tanda. Tanda yang diberikan berdasarkan hal tertentu. Lalu apa hubungannya dengan pembiasaan pendidikan politik pada pertarungan “Harimau Agam” dalam Pilgub Sumbar 2020?
Narasi Tidak Mendidik
Secara prinsip seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kontestasi kekuasaan segala hal memang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Namun demikian peletakan narasi pertarungan “Harimau Agam” dalam Pilgub Sumbar kepada publik justru tidak mendidik secara politik. Karena dalam panggung politik yang mengusung narasi primordialisme ada imaji kepemimpinan diskriminatif tersembunyi.
Tentunya dengan asumsi bahwa pembangunan nantinya tidak akan merata. Karena kandidat A atau kandidat B berasal dari daerah tertentu. Sehingga pembangunan atau alokasi anggaran akan lebih banyak dialokasikan ke daerah asalnya. Narasi dan sikap seperti ini kita dapat yakini telah melekat setiap kali musim pemilu datang.
Di sanalah letak narasi tersebut mengundang dan mengandung pembiasaan terhadap pendidikan politik masyarakat. Karena masyarakat dihidangkan informasi yang mempengaruhi sikapnya dalam memilih berdasarkan identitas. Padahal dalam pendidikan politik masyarakat, seharusnya hal yang disampaikan adalah indikator memilih pemimpin menyangkut kapasitas, kredibilitas serta integritasnya. Tentang kemampuannya dapat memimpin dan ke arah mana perubahan akan dibawa melalui visi, misi atau gagasan kepemimpinannya. Dengan juga memperhitungkan rekam jejak integritasnya selama ini.
Bukan soal dari daerah mana dia berasal, apa sukunya, agamanya, atau hal apa pun berdasarkan identitas pribadi. Yang mana nantinya justru menyulut berkembangnya politik identitas. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka yang terpilih adalah pemimpin bagi seluruhnya—daerah provinsi atau kabupaten/kota tempat mereka terpilih. Bukan menjadi wakil dari daerah tempat mereka berasal layaknya anggota legislatif di DPR, DPD atau DPRD.
Walaupun pada saat yang sama, masyarakat atau pemilih berhak mendapatkan informasi yang utuh tentang siapa saja kandidat dalam sebuah kontestasi kekuasaan. Informasi utuh tentang kandidat memang merupakan hal yang akan menentukan sikap pemilih. Dan para pemilih akan memilih orang-orang yang menurutnya paling dapat mewakili aspirasi politiknya.
Kecenderungan selama ini, faktor penentu siapa yang paling mewakili aspirasi politik memang berdasarkan pada kedekatan pribadi, kedekatan kewilayahan atau kesamaan pandangan politik. Cara menilai seperti inilah yang semestinya kepada masyarakat kita sebagai bentuk pendidikan politik. Agar ke depan dalam setiap pemilu ke pemilu kita sudah dihadirkan adu gagasan. Bukan lagi permainan identitas yang justru tidak mendidik sama sekali, pun berpotensi menimbulkan gesekan atau kecemburuan.
Cukup di Ruang Tim Pemenangan
Dalam konteks “Harimau Agam” dalam Pilgub Sumbar sekalipun, narasi demikian bukanlah hal yang haram untuk diucapkan. Sebagai sebuah hasil pemikiran, analisis identitas menjurus primordialisme secara deskriptif bukanlah kesalahan apalagi kejahatan. Akan tetapi dalam konteks tertentu, narasi seperti itu sepertinya perlu dicukupkan hanya di ruang-ruang tim pemenangan.
Sebagai salah satu wujud pendidikan politik, barangkali hal tersulit dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih adalah bagaimana mengajarkan cara menilai pemimpin mana yang layak untuk dipilih. Menjadikan pemilih psikologis dan pemilih emosional menjadi pemilih rasional.
Bukankah soal cara penilaian dalam memilih itu yang selama ini kita umpati dan kita anggap sebagai masalah? Sehingga kita saling melempar hipotesa kalau transisi kekuasaan dan transformasi kepemimpinan kita seperti jalan di tempat. Terbajak dan hanya berpindah dari kekecewaan lama ke kekecewaan baru. (*)
M Nurul Fajri
Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Erasmus+ Scholarship
