Limapuluh Kota, Padangkita.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Limapuluh Kota me-launching penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, di aula kantor bupati setempat, Minggu (8/12/2019) siang.
Limapuluh Kota termasuk satu dari 13 kabupaten/kota di Sumbar yang akan memilih kepala daerah/wakil kepala daerah bersama gubernur/wagub, September 2020 mendatang.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen yang hadir pada launching itu mengingatkan penyelenggara Pilkada agar jangan menjadi corong bagi bakal calon atau calon kepala daerah manapun.
Untuk itu, dia meminta perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), benar-benar selektif.
"PPK jangan sampai ada kaitan tdengan calon. Penyelenggara jangan jadi corong calon. Nanti bisa dipermainkan," ingat Amnasmen.
Pada kesempatan itu, Amnasmen memaparkan beberapa kerawanan dalam Pilkada serentak 2020. Termasuk, soal politik uang.
"Politik uang itu kriminal pemilu, orang yang pantas menang akhirnya bisa gagal karena politik uang," terang Amnasmen.
Dia juga menilai peran media yang sangat besar dalam menyampaikan informasi terkait pemilu.
Menurutnya, melalui media masa, masyarakat dapat mengetahui siapa sosok calon kepala daerah. Sehingga masyarakat tidak seperti memilih kucing dalam karung.
"Tidak ada kegiatan KPU yang tidak melibatkan media. Media bisa menggali potensi calon-calon yang muncul agar masyarakat tidak salah memilih. Bagaimana peraturan teknis terkait ketentuan berkampanye, terkait apa yang boleh maupun yang tidak boleh. Kita tunggu," kata Amnasmen.
Baca juga: Banjir Makin Meluas di Limapuluh Kota
Pada Pilkada, KPUD Limapuluh Kota menganggarkan Rp23,3 miliar. Namun dalam APBD 2020 disetujui sebanyak Rp20,5 miliar. Sehingga KPUD menilai masih terdapat kekurangan, terutama untuk honor petugas.
Terkait kekurangan anggaran ini, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon mengaku sudah membicarakan dengan pemerintah daerah. (*/pk-01)
