KPU Siapkan Tinta Semprot dan Alat Coblos Sekali Pakai pada Pilkada 2020

Pilkada 2020

Ils. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan virus Corona atau Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah peralatan yang mendukung terlaksananya hal tersebut.

Salah satunya, menyiapkan alat pengganti tinta yang biasanya dicelupkan oleh para pemilih pada jari kelingkingnya.

Arief menyatakan KPU tidak ingin para pemilih mencelupkan tangannya secara bergantian dalam satu botol tinta seperti biasanya. KPU berencana akan menggantinya dengan cara ditetes atau disemprot.

"Ada dua opsinya. Pertama, pakai tetes seperti hand sanitizer, nanti petugas yang pencet saat pemilih keluar. Kedua, spray, tangan pemilih disemprot tinta. Tentu ini biayanya bisa mahal," kata Arief dalam diskusi virtual yang disiarkan di akun Youtube Rumah Pemilu, Kamis (28/5/2020).

Selain itu, KPU juga akan menyiapkan alat coblos sekali pakai pada Pilkada 2020. Menurut Arief, KPU akan mengganti paku yang biasanya digunakan sebagai alat coblos pemungutan suara di Indonesia jadi alat mirip tusuk gigi untuk sekali pakai.

Ia menyebut pihaknya tidak ingin alat coblos yang digunakan pemilih tersebut justru menyebabkan penularan di masyarakat. Biasanya paku yang sama digunakan oleh ratusan pemilih dalam satu TPS untuk mencoblos surat suara.

Baca juga: Pilkada 2020 Digelar Desember, Tahapannya Kembali Bergulir Mulai Juni

"Kami ingin menghindari jangan sampai paku dipegang berkali-kali oleh orang untuk mencoblos. Kami kemarin pikirkan alat coblos sekali pakai, kira-kira desainnya seperti tusuk gigi, tapi bukan tusuk gigi," jelasnya.

Dijelaskan Arief, alat coblos sekali pakai tersebut tidak akan berukuran sekecil tusuk gigi agar coblosan tetap terlihat. Alat tersebut, kata Arief, akan dibuat sebesar sumpit dengan ujung yang runcing untuk mempermudah proses pencoblosan.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pihaknya akan menyiapkan rancangan anggaran untuk kemudian diajukan kepada DPR RI dan Kemendagri pada rapat yang akan diadakan pada minggu kedua Juni.

Sebelumnya, KPU juga telah meminta tambahan anggaran untuk keperluan alat pelindung diri para petugas pemilu serta dana untuk 105 juta pemilih di 270 daerah sebesar Rp535,9 miliar.

Arief menyebut anggaran untuk pembelian pengganti tinta celup dan alat coblos sekali pakai itu belum termasuk ke dalam anggaran senilai Rp535,9 miliar itu. [*/try]


Baca berita terbaru hanya di Padangkita.com

Baca Juga

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Penghargaan tersebut didapatkan atas kerja sama semua pihak yang terlibat 
Dinilai Sukses Selenggarakan Pilkada Serentak 2020, KPU Padang Diganjar Empat Penghargaan
Berita Kabupaten Solok hari ini dan berita Sumbar hari ini: Sidang lanjutan PHP Bupati Solok akan digelar di MK, Senin (22/3/2021).
MK Putuskan Nasib Nofi Candra dan Yulfadri dalam Sengketa Pilbup Solok 22 Maret
Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: KPU Pessel tampung masukan dan saran untuk kebaikan pelaksanaan pilkada ke depannya
KPU Pessel Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020. Ini yang Perlu Dibenahi
Berita Agam terbaru dan berita Sumbar terbaru: PPK Palupuh mendapatkan penghargaan sebagai penyelanggara pemilu dengan tingkat partisipasi tertinggi dari KPU Agam
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Capai 61 Persen, PPK Palupuh Raih Penghargaan KPU Agam
Berita Bukittinggi terbaru dan berita Sumbar terbaru: KPU Kota Bukittinggi mentapkan pasangan Erman Safar dan Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih dalam Pilkada serentak 2020
KPU Tetapkan Erman Safar-Marfendi sebagai Wako dan Wawako Terpilih Kota Bukittinggi, Pelantikan 12 Februari
Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Pilkada Pasaman Barat (Pasbar) sejauh ini diklaim telah berjalan lancar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya satupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Bawaslu Pasbar Catat 16 Pelanggaran Selama Pilkada, Soal Netralitas ASN hingga Politik Uang