Berita viral terbaru: Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mendapat larangan berpuasa selama bulan Ramadan dari pemerintah China.
Padangkita.com - Keberadaan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China, terus menjadi sorotan dunia, terutama setelah mereka mendapat diskriminasi dari pemerintah Tiongkok.
Pemerintah setempat diduga menahan lebih dari satu juta etnis minoritas Muslim itu di tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi.
Tadak berhenti di situ, selama bertahun-tahun, warga Uighur di Xinjiang dilarang sepenuhnya menjalani puasa Ramadhan. Hal ini dikarena penekanan dan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah China.
Menurut kesaksian sejumlah warga, mereka diperintahkan melaporkan siapa saja yang kedapatan berpuasa di bulan Ramadan.
Pada banyak kasus, pegawai negeri, pelajar dan guru kerap dilarang berpuasa selama bulan suci ini. Ditambah lagi terdapat daerah-daerah tertentu di Xinjiang lebih dikontrol secara ketat sehingga sulit untuk akses ke masjid.
Pada 2016 lalu, China mengeluarkan larangan berpuasa di Xinjiang. Beijing bahkan memerintahkan setiap restoran di wilayah itu untuk tetap buka selama bulan Ramadan.
Baca juga: Viral Pria Lombok Nikahi Bule Cantik Asal Jerman, Netizen: Pakai Pelet?
Tidak hanya itu, pensiunan dari kalangan Uighur kerap dipaksa berjanji mereka tidak akan berpuasa atau salat untuk memberi contoh bagi masyarakat luas dan memastikan yang lainnya juga menahan diri.
Situs Layanan Uighur RFA (Radio Free Asia) sempat membahas mengenai pembatasan apa yang diberlakukan selama Ramadhan terhadap warga Uighur. Ditemukan sejumlah sumber resmi dari beberapa prefektur yang berbeda.
Menurut laporan RFA, penerapannya sangat bervariasi. Ada penerapan yang jelas tentang puasa di beberapa tempat dan sedikit di daerah lain, yang memang sudah memiliki larangan efektif selama beberapa tahun.
Berdasarkan laporan RFA, penerapannya sangat bervariasi. Ada penerapan yang jelas tentang puasa di beberapa tempat dan sedikit di daerah lain, yang memang sudah memiliki larangan efektif selama beberapa tahun.
Dalam beberapa kasus, pihak berwenang telah meningkatkan kampanye propaganda menentang puasa di Makit di prefektur Kashgar (Kashi).
Makit merupakan daerah dengan sekitar 83 persen penduduknya adalah etnis Uighur. Di sana, warga diberitahu mereka diminta melaporkan teman atau kerabat yang berpuasa Ramadhan.
Baru-baru ini, RFA berbicara dengan seorang pegawai Uighur di pemerintah daerah Makit. Warga tersebut mengatakan telah ada pemberitahuan pada warga jika kedapatan berpuasa akan diberikan dihukun.
Hukuman itu termasuk dikirim ke salah satu jaringan kamp penahanan XUAR. Di kamp tersebut, pihak berwenang China diyakini telah menahan sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak April 2017.
"Propaganda tentang Ramadhan lazim di kabupaten, kota, dan desa. Ikut serta dalam praktik Ramadhan disebarkan sebagai bentuk ekstremisme agama," kata seseorang dengan syarat anonim kepada RFA, dilansir, Jumat (15/5).
Seorang pemimpin desa Uighur di Makit, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan tingkat pemerintah daerah telah mengeluarkan pemberitahuan selama pertemuan khusus. Pertemuan tersebut diadakan menjelang Ramadan, yang mengatakan 'tidak untuk berpuasa'.
Seorang pegawai pemerintah dari sebuah kota kecil di Makit mengatakan kepada RFA, alasan di balik kampanye ini adalah untuk menegakkan keamanan nasional.
"Jika mereka berpuasa, maka mereka akan berkumpul untuk makan, dan jika mereka berkumpul, maka mereka akan mengganggu masyarakat, mereka akan mengancam keamanan nasional. Itu sebabnya kami menyebarkan penentangan menjalankan Ramadhan. Sudah dua atau tiga tahun orang-orang tidak berpuasa. Di desa kami setiap orang tahu untuk jangan berpuasa, sehingga mereka tentu tidak berpuasa," kata sumber tersebut.
Baca juga: Saat 8 Pemuda Tukang Bully Bocah Penjual Gorengan Diciduk
Pegawai tersebut mengatakan, seseorang yang menemukan orang lain berpuasa harus melaporkannya kepada pihak berwenang.
Ia mengatakan, jika mereka menemukan orang-orang yang merayakan Ramadhan, mereka akan memberi tahu pejabat yang bertanggung jawab di desa-desa dan kota-kota.
"Kami harus memberi tahu polisi daerah, tetapi karena kami belum menemukan siapa pun yang berpuasa di kota kami, kami belum melaporkan siapa pun," ujarnya. [*/Prt]
