Jakarta, Padangkita.com - Sutradara film Sejauh Kumelangkah, Ucu Agustin melayangkan somasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), PT Telkom Indonesia, dan TVRI terkait dugaan pelanggaran hak cipta penayangan film dalam program Belajar Dari Rumah (BDR).
Kuasa hukum Ucu, Alghiffari Aqsa menjelaskan, somasi dilayangkan karena film peraih Piala Citra 2019 untuk kategori film dokumenter pendek ini ditayangkan tanpa izin oleh pihak TVRI yang bekerja sama dengan Kemendikbud dalam program BDR.
Selain itu, kata Alghiffari, Film Sejauh Kumelangkah juga ditayangkan di platform streaming online TV on-demand UseeTV, program layanan televisi milik Telkom.
"Alasannya karena menayangkan, memutilasi, dan memodifikasi film tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pembuat dan pemegang hak cipta film. Ironisnya, tindakan tersebut dilakukan oleh institusi pemerintah dan juga BUMN yang seharusnya melindungi hak cipta," kata Alghiffari dilansir dari Suara.com, jaringan Padangkita.com, Senin (5/10/2020).
Alghiffari menjelaskan, pada Agustus 2018, film ini memenangkan IF/Then shorts Southeast Asia Pitch yang diselenggarakan oleh Tribeca Film Institute (TFI) bekerja sama dengan Docs by The Sea yang dikelola In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia), film diproduksi selama lebih dari setahun dengan sumber pembiayaan dana pribadi dan film grant.
Melalui IF/Then shorts SEA film kemudian mendapat kontrak dengan Aljazeera Internasional (AJI - Malaysia) yang mengharuskan film ditayangkan perdana di platform TV Al Jazeera, ekslusif dengan masa hold back enam bulan.
"Ucu sedang terikat kontrak dengan AJI saat film Sejauh Kumelangkah ditayangkan oleh Kemendikbud di program BDR di TVRI," ucapnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi Corona Harus Diatasi Namun Jangan Korbankan Ekonomi
Dugaan pelanggaran bermula saat seorang staf ahli Kemendikbud meminta In-Docs untuk merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk tayangan program BDR Kemendikbud di TVRI.
"In-Docs yang juga salah satu executive produser film Sejauh Kumelangkah merekomendasikan—salah satunya, film ini," jelasnya.
Kemudian In-Docs sudah kerap meminta draft kontrak atau kesepakatan supaya semua pihak bisa mengetahui skema kerjasama penayangan film di program Kemendikbud BDR di TVRI secara transparan, termasuk untuk keperluan memberitahu pihak AJI.
"Tapi tak sekalipun permintaan ditanggapi," katanya.
Tiba-tiba, kata Alghiffari, film Sejauh Kumelangkah tayang di program BDR Kemendikbud dan juga disiarkan di UseeTV pada 25 Juni 2020, tanpa kontrak, tanpa izin, dan tanpa pemberitahuan kepada In-Docs dan Ucu.
"Film bukan hanya telah diberi logo Kemendikbud dan TVRI, tapi juga telah dimutilasi dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pesan dalam film terkait isu disabilitas netra banyak terpotong dan hilang serta tidak tersampaikan dengan baik," ungkap Alghiffari.
Pasca tayang, Kemendikbud mengirimkan uang sebesar Rp 1.500.000 kepada In-Docs melalui rekening atas nama pribadi, bukan rekening resmi institusi.
Alghiffari: Kemendikbud, TVRI, dan Telkom Melawan Hukum
Alghiffari menegaskan tindakan ketiga institusi pemerintah itu merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu pelanggaran hak cipta yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Oleh sebab itu, Ucu dan kuasa hukum meminta biaya ganti rugi secara tanggung-renteng sebesar USD$ 80.000 atau sekitar Rp 1.190.391.312 (kurs 1 USD = 14.879 IDR).
"Biaya ini termasuk untuk menanggung biaya produksi yang masih berhutang serta penggantian ganti rugi yang berpotensi dituntut oleh pihak AJI bila Ucu dianggap melakukan pelanggaran kontrak," jelas Alghiffari.
Selain itu, mereka juga mendesak Kemendikbud, TVRI dan Telkom untuk meminta maaf secara terbuka ke publik karena telah melanggar hak cipta dengan menggunakan uang rakyat untuk mitigasi pandemi covid-19.
Ucu dan kuasa hukum memberikan waktu 7 hari kepada Kemendikbud, TVRI, dan Telkom untuk menjawab somasi. Jika tidak ada jawaban atau pelaksanaan tuntutan somasi, maka dengan terpaksa harus menempuh langkah-langkah hukum yang tersedia. [*/try]
