Usai sudah pesta demokrasi di Ranah Minang. Untuk sementara, kita sudah bisa tahu siapa pemenangnya – tapi baru versi hitung cepat dari berbagai lembaga survey. Meski demikian, penetapan resminya, harus menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Tanpa menafikan kewenangan Komisi, rakyat Sumbar, sudah memilih pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar 2021-2025.
Tunggu! Jangan jumawa. Beban berat sudah menanti mereka berdua. Setelah pelantikan – menurut jadwal pada 17 Februari 2021, beban kerja pemerintahan menjadi berganda.
Mereka tak hanya terbebani oleh masa transisi pemerintah dan rekonsiliasi paska pertarungan Pilkada. Tapi, langsung menghadapi pandemi Covid-19 beserta dampaknya.
Pandemi ini belum usai. Meski geliat kehidupan sudah mulai berangsur pulih. Justru, di saat itulah ancaman virus ini semakin besar. Faktanya begitu. Laju penambahan kasus bukan semakin menurun. Tapi, malahan semakin naik. Itu juga terjadi di Sumbar.
Berdasarkan data Satgas Covid-19, pada 12 Desember 2020, jumlah kasus positif mencapai 21.588 atau 3,5% dari kasus nasional. Dari jumlah itu, 442 orang telah meninggal dunia.
Jumlah itu berisiko meningkat karena efek dari penyelenggaraan Pilkada serentak. Dampaknya itu akan terlihat pada 10-14 hari setelah Pilkada tersebut. Belum lagi, ada ancaman peningkatan kasus paska libur panjang akhir tahun.
Bersiaplah, ketika hari pertama kali menjabat, kasus Covid-19 ini belum akan berakhir. Meski ada harapan dengan vaksin yang segera disuntikan kepada masyarakat. Itu pun belum menjamin pandemi berakhir.
Proses vaksinasi ini membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kekebalan massal (herd immunity). Malahan, proses vaksinasi ini akan menjadi tugas yang langsung dipikul oleh gubernur-wakil gubernur terpilih. Tak ada waktu untuk berleha-leha.
Itu belum cukup. Mereka juga langsung berhadapan dengan dampak pandemi. Tak bisa dielakkan, pandemi ini telah menimbulkan gelombang kemiskinan baru di tengah masyarakat Sumbar. Itu terbukti, selama periode September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1.140 jiwa. Bukan berkurang, diprediksi pada akhir tahun 2020 jumlahnya terus meningkat.
Gejolak kemiskinan ini tak hanya bisa diselesaikan oleh janji politik. Tapi, harus ada aksi nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita kecewa, selama pandemi ini, pemerintah daerah seakan membiarkan warganya berjuang sendiri menghadapi kesulitan ekonomi. Itu terlihat dari minimnya program penanggulangan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam APBD 2020.
Tugas gubernur-wakil gubernur terpilih untuk menggiatkan program-program penanggulangan sosial, terutama bagi masyarakat yang terdampak. Salah satunya, meningkatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan cakupan yang lebih luas. Minimal 50% dari jumlah masyarakat Sumbar. Pastikan, programnya tepat sasaran, penyalurannya lebih efektif dan tidak terbuka peluang korupsi.
| Pekerjaan Rumah Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih | Indikator | Risiko |
| Menekan laju penyebaran kasus Covid-19 | Jumlah kasus positif 21.588 orang
Jumlah yang meninggal 442 orang (Data per 12 Desember 2020) |
Tingkat penyebarannya paska Pilkada serentak dan libur akhir tahun akan tinggi |
| Mengatasi persoalan kemiskinan yang mengalami peningkatan | Jumlah penduduk miskin meningkat 1.140 jiwa (September 2019-Maret 2020) | Diprediksi jumlah penduduk miskin berdasarkan survey September 2020 akan meningkat |
| Mengatasi persoalan pengangguran yang meningkat | Pengangguran bertambah 35.457 jiwa
Sementara tidak bekerja bertambah 27.763 jiwa Pengurangan jam kerja bertambah 454.414 jiwa |
Jumlah angkatan kerja baru bertambah pada 2021 sedangkan penyerapannya rendah |
| Mendorong pemulihan ekonomi setelah terjadi resesi | Pertumbuhan kuartal II/2020 sebesar -4,91%
Pertumbuhan kuartal III/2020 sebesar -2,87% |
Daya beli masyarakat akan turun dan stimulus ekonomi belum memberikan dampak. APBD Sumbar akan terkoreksi akibat penurunan penerimaan daerah. |
Pandemi juga memukul sektor ketenagakerjaan. Survey yang dilakukan BPS pada Agustus 2020 mencatat ada peningkatan pengangguran akibat pandemi sekitar 35.457 jiwa. Sebanyak 27.763 jiwa dipaksa untuk sementara tidak bekerja dan 454.414 jiwa mengalami pengurangan jam kerja.
Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian besar pendapatan masyarakat. Sehingga, menekan daya beli dan menyebabkan kelesuan pada sektor produksi.
Kita berharap, gubernur-wakil gubernur terpilih memiliki konsentrasi penuh untuk mendorong kembali geliat pasar kerja. Saya berharap, Audy mampu memainkan peranan penting di aspek ini. Pengalamannya yang banyak di dunia usaha bisa membantu mencarikan solusi mengatasi persoalan pengangguran ini.
Audy harus membuktikan janji politiknya untuk mendorong UMKM sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian Sumbar. Karena di tengah pandemi ini, di saat sektor lain kolap, sektor pertanian masih tetap eksis. Ini peluang yang harus dioptimalkan bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dan ini salah satu sektor unggulan di Sumbar. Audy adalah pakar di bidang itu.
Dari semua itu, beban ganda mengatasi penyebaran virus dan pemulihan ekonomi harus bisa dilakukan berbarengan. Tapi, harus didesain dengan matang dan terukur. Gubernur-wakil gubernur harus menjadi dirigen yang mampu mengharmonisasi semua program itu.
Mereka juga harus memastikan semua agenda di atas masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2021-2025, terutama dalam program 2 tahun ke depan. Karena dampak pandemi ini akan terus berlangsung selama masa itu.
Saya juga menunggu bentuk dari RPJMD ini. Ini uji baku pertama saya untuk melihat kualitas Mahyeldi - Audy Joinaldy sebenarnya. [*]
Wiko Saputra
Praktisi Ekonomi dan Perantau Minang
