4 Hal Menyangkut Doni Monardo yang Jadi Sorotan

Penulis: Redaksi

Berita Jeda hari ini dan berita Sumbar hari ini: Penggantian “urang awak” ini dilakukan karena Doni Monardo telah memasuki masa pensiun

Padang Padangkita.com – Letjen Doni Monardo tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Letjen Ganip Warsito pada Selasa (25/5/2021)

Penggantian “urang awak” ini dilakukan karena Doni Monardo telah memasuki masa pensiun. Ia telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Doni juga menjabat sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Doni Monardo merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) lulusan Akademi Militer (Akmil) 1985. Selama kariernya, jenderal bintang tiga ini tidak luput dari beberapa kontroversi.

Berikut 4 hal yang menimbilkan sorotan pada Doni Monardo.

1. Dianggap tak tepat jadi Kepala BNPB

Doni dilantik sebagai Kepala BNPB oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2019. Sebelum ia dilantik, ia pernah dianggap tidak tepat menjadi Kepala BNPB karena saat itu berstatus TNI aktif.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berharap Jokowi tidak mengangkat Doni sebagai kepala BNPB. Ia menjelaskan BNPB adalah institusi sipil. Seorang TNI aktif tidak boleh mengisi jabatan di lembaga tersebut, kecuali jika Doni menanggalkan seragam militernya dan berstatus sebagai warga sipil.

“Saya mengatakan, dari segi legal (hukum), itu tidak tepat,” kata Margarito saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (2/1/2019).

Jokowi akhirnya tetap melantik Doni meski sempat tertunda beberapa hari.

Joko Widodo menegaskan pemilihan Doni sebagai Kepala BNPB bukan karena status jenderal aktif di TNI, melainkan karena kepemimpinan Doni. Di era sebelum Doni, BNPB dijabat oleh perwira tinggi purnawirawan TNI.

“Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif, tetapi yang ingin saya lihat adalah manajemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan,” kata Jokowi.

2. Dikritik soal penanganan Covid-19

Selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni pernah membuat pernyataan yang meimbulkan kontroversi.

Pada 11 Mei 2020, ia menyatakan bahwa kelompok usia di bawah 45 tahun atau anak muda akan dibebaskan beraktivitas di tengah pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan demi menanggulangi tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kelompok ini kami berikan ruang beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terkapar karena PHK bisa dikurangi,” kata Doni. Kelompok muda berusia di bawah 45 tahun, dinilai Doni, lebih kuat menghadapi virus Corona dan Covid-19.

Akibat dari pernyataan tersebut, kritik berdatangan. Salah satunya dari pakar epidemiologi FKM UI, Pandu Riono, menanggapi pernyataan Doni.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengizinkan warga bekerja berdasarkan jenis pekerjaan, bukan kelompok usia.

“Pelonggaran itu tentu jenis-jenis pekerjaan tertentu yang kurang beresiko, diizinkan secara bertahap, bukan serentak. Jadi bukan berdasarkan usia, (tapi) berdasarkan jenis pekerjaan tertentu,” ujar Pandu.

3. Memberikan 20 ribu masker demi acara Habib Rizieq

Pada 14 November 2020, BNPB membagikan 20 ribu masker bagi massa yang akan datang ke acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri pemimpin FPI, Rizieq Shihab.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pembagian masker bukan bentuk dukungan atas acara Rizieq Shihab.

“Bantuan masker itu semata mata untuk melindungi warga yang hadir,” katanya.

Banyak pihak yang megkritik kebijakan tersebut.

Doni akhirnya meminta maaf jika pemberian masker ini mengundang kontroversi di tengah masyarakat yang menganggap acara Rizieq sudah didukung oleh Satgas Covid-19.

“Sekali lagi mohon maaf apabila langkah yg dilakukan ini mungkin banyak pihak yanh kurang menyenangkan, ini semata-mata demi melindungi bangsa kita,” ucapnya.

4. Disangka “nyapres” gara-gara baliho

Banyaknya baliho yang bergambar wajah Kepala BNPB Doni Monardo menjadi sorotan anggota DPR. Doni Monardo disangka mau mencalonkan diri menjadi presiden.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono pernah menyoroti banyaknya iklan di televisi dan baliho bergambar wajah Doni Monardo.

Hal itu dikatakan Rudi Hartono kepada Doni Monardo. dalam rapat kerja di DPR RI pada 17 Maret 2021.

“Kenapa terlalu banyak di TV-TV setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu pak? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?” kata Rudi.

Menjawab hal tersebut, Doni Monardo mengatakan tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan di televisi maupun baliho.

Baca juga: Doni Monardo Pensiun, Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB

“Itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi,” ujar Doni Monardo. [den/pkt]

Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler