Padang, Padangkita.com – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar), Audy Joinaldy menyebut 93,17 persen bidang tanah untuk pembangunan Tol Ruas Padang-Sicincin sudah dibebaskan. Dia juga menerangkan kalau dana untuk pembebasan lahan hingga seratus persen juga telah disiapkan. “Dana sudah tersedia dan seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Jadi harapannya bisa lebih dipercepat lagi pergerakan dari…

Padang, Padangkita.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Supardi peringatkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi perihal pembebasan lahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang tak kunjung tuntas. Penegasan ini dia sampaikan terkait pembangunan ruas Tol Padang-Pekanbaru, Seksi I Padang-Sicincin yang akan dilanjutkan kembali pada September 2022 mendatang. Supardi meminta Mahyeldi serius dalam mengurus pembebasan lahan yang hingga saat…

Padang, Padangkita.com – Jalan Tol Padang – Pekanbaru dan Tol Palembang – Bengkulu, juga sama-sama dirancang menggunakan terowongan untuk menembus Bukit Barisan di Pulau Sumatera. “Kalau tol Trans Sumatera dari Bengkulu ke Palembang dan Padang ke Pekanbaru, itu pasti lewat bukit Barisan,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, dikutip Padangkita.com, Sabtu (2/4/2022). Dia…

Pekanbaru, Padangkita.com – Setahun sudah jalan tol beropeasi di Provinsi Riau. Segudang manfaat dirasakan masyarakat di daerah itu. Lalu bagaimana dengan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang tertinggal jauh karena hingga saat ini belum satupun ruas tol yang akan menyambung menjadi Tol Padang-Pekanbaru itu beroperasi. Kajian dari Indonesia Infrastructure Finance (IFF) mengungkapkan, Riau berpotensi mendapat tambahan rerata…

Parit Malintang, Padangkita.com – Pembebasan dan pembayaran uang ganti kerugian (UGK) lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Padang-Sicincin masih terus berjalan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Rapenaldi mengatakan, saat ini sudah 56,8 persen lahan yang menerima UGK. “Kita akan intervensi melalui camat dan wali nagari untuk percepatan kelengkapan dokumen, supaya UGK bisa cepat…

Jakarta, Padangkita.com – Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro mengungkapkan, ada empat ruas Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan beroperasi tahun ini. Apakah di antaranya termasuk ruas Tol Padang – Pekanbaru? “Kita menargetkan tahun ini ada 3-4 (ruas jalan tol),” jelas Koentjoro dalam media tour JTTS, Kamis (20/1/2022). Dia menjelaskan, pertama, Tol Binjai-Stabat sepanjang 12…

Payakumbuh, Padangkita.com – Usaha pemerintah membangun jalan tol di Sumatra Barat (Sumbar) masih jauh panggang dari api. Dari Kota Padang, pembangunan baru sampai Sicincin, sementara dari Pekanbaru sudah sampai ke Bangkinang. Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi mengatakan, jika jalan tol belum bisa diselesaiakn seluruhnya, setidaknya bisa sampai Koto Baru. Namun, diprioritaskan untuk pengerjaan yang lebih…

Padang, Padangkita.com – Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin memang masih terus berjalan. Namun, progresnya lambat yang disebabkan oleh masih belum tuntasnya pembebasan lahan. Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy memastikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah setuju membayar ganti rugi lahan untuk 211 bidang tanah. Kini, kata dia, tinggal menunggu proses dari Badan…

Jakarta, Padangkita.com – Jalan tol Padang-Pekanbaru menjadi perhatian tokoh Minang di perantauan. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM), Arteria Dahlan berharap pembangunan jalan tol dapat menjadi legacy atau konsistensi perhatian pemerintah di Sumatra Barat (Sumbar). Harapan itu disampaikannya terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), ruas Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin yang diprediksi…

Padang, Padangkita.com – Persoalan pembebasan lahan jalan tol Padang-Pekanbaru Seksi 1 Padang-Sicincin bukan hanya soal masih lambatnya pencairan ganti rugi. Namun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembebasan Lahan Tol, Kamis (16/09/2021) di kantor Gubernur Sumbar juga terungkap sejumlah masalah lainnya. Persoalan tersebut antara lain, adanya penolakan dalam pelaksanaan pengukuran dan pendataan dari masyarakat. Masalah ini diklaim…