Sidang Paripurna DPRD, Wako Padang Sampaikan Peraihan Opini WTP

Penulis: Muhammad Aidil
|
Editor: Zulfikar

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Padang, Padangkita.com – Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Selain diikuti para anggota DPRD Kota Padang, juga hadir unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan stakeholder terkait baik secara langsung maupun virtual.

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Waliko Padang menyampaikan secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Sidang Paripurana DPRD Kota Padang. [Foto: Ist]
Wali Kota Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama dalam hal ini DPRD Kota Padang.

Hal itu dikarenakan, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang TA 2020 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya dengan menerimanya tujuh kali secara berturut-turut.

“Alhamdulillah, hal tersebut adalah prestasi kita di Pemko Padang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah selama ini. Ini semua juga tidak lepas dari dukungan semua anggota DPRD Kota Padang serta seluruh unsur terkait,” katanya.

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Waliko Padang menyampaikan secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Sidang Paripurana DPRD Kota Padang. [Foto: Ist]
Laporan keuangan disusun berdasarkan sistim akuntasi pemerintah daerah yang diatur dalam perwako no 12A tahun 2008 tentang sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah , kebijakan akuntasi Pemko Padang yang diatur dengan peraturan Walikota Padang nomor 66 tahun 2015 dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesui dengan peraturan pemerintah nomor 60 tentang sistim pengendalian intern pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Hendri pun mengungkapkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan. Diantaranya mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

“Selanjutnya yaitu melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah,” bebernya.

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Waliko Padang menyampaikan secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Sidang Paripurana DPRD Kota Padang. [Foto: Ist]
“Kami bersyukur, dari beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar kepada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 kepada DPRD Kota Padang untuk dievaluasi dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kami tentunya, semoga Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang direncanakan,” katanya.

Hendri memaparkan sejumlah realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen.

“Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah,” pungkasnya.

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Waliko Padang menyampaikan secara resmi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Sidang Paripurana DPRD Kota Padang. [Foto: Ist]
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 pada sidang paripurna tersebut.

Baca juga: Soal Pendaftaran CPNS, Kota Padang Masih Tunggu Jadwal dari Pusat

“Setelah ini kami akan menyikapinya dengan menggelar rapat paripurna internal terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sekaitan pembahasan Ranperda ini. Semoga Ranperda tersebut dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang ditentukan,” tutup Syafrial Kani. [adv/zfk]


Baca berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler