Rumah Isolasi Tiap Nagari di Tanah Datar Terkendala, Masyarakat Enggan Sewakan Rumah

Penulis: Redaksi

Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: Rumah isolasi di tiap nagari di Tanah Datar terkendala.

Batusangkar, Padangkita.com – Rumah isolasi di tiap nagari yang diperintahkan Bupati Tanah Datar Eka Putra menemui kendala di lapangan. Ternyata masyarakat enggan menyewakan atau menyediakan rumah atau bangunan untuk isolasi mandiri penanganan Covid-19.

Soal biaya, justru tak jadi masalah karena dapat diambil dari anggaran dana desa/nagari hingga delapan persen.

Kendala pengadaan rumah isolasi itu terungkap dalam pertemuan Bupati Eka Putra bersama sejumlah Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) awal pekan lalu. Akibat pandemi Covid-19, pertemuan dibatasi hanya diikuti 14 Ketua BPRN dari masing-masing kecamatan, mewakili 75 nagari yang ada di Tanah Datar.

Ekap Putra yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Nofenril dan Plt Kabag Hukum Vorry Rahmad mengatakan, pertemuan itu untuk menjalin silaturahmi dan berbagi informasi.

“Mari kita saling bekerja sama sesuai tugas dan kewenangan, jika nagari maju, kabupaten juga akan maju, Pemerintah Kabupaten tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menopang,” ucap Eka Putra.

Eka Putra menyebutkan, sudah menyiapkan anggaran. Saat ini sedang disiapkan revisi Perda akibat ada perubahan regulasi di atasnya dalam menyikapi pandemi Covid-19.

Nofenril saat dikonfirmasi Kamis (10/6/2021) mengatakan, dalam pertemuan itu juga membahas beberapa persoalan lainnya, di antaranya keluhan dari BPRN untuk meningkatkan kesejahteraan, persoalan pemilihan wali nagari serentak dan persoalan penyediaan rumah isolasi mandiri di nagari.

“Kalau untuk anggaran penyediaan sudah diinstruksikan bisa dari dana desa sebesar 8 persen. Kendalanya itu tadi, keengganan masyarakat untuk menyewakan bangunannya untuk dipakai. Meski sudah ada beberapa nagari yang sudah memiliki tempat isolasi mandiri, namun banyak juga yang belum karena persoalan itu,” ujarnya.

Nofenril menyebutkan, nagari yang memiliki bangunan yang sudah menjadi aset nagari beruntung bisa memanfaatkan bangunan itu. Namun, beda halnya dengan nagari yang tidak memiliki bangunan aset nagari.

“Jadi dalam pertemuan, itu menjadi pembahasan. Tentunya BPRN diminta bermusyawarah dengan semua pihak agar persoalan ini dapat diatasi, ” tukasnya.

Sekadar diketahui, jumlah kasus harian Covid-19 di Tanah Datar masih tinggi. Dibanding daerah lain di Sumatra Barat (Sumbar), Tanah Datar justru termasuk yang paling banyak. Sejumlah klaster bar uterus muncul. Terakhir Puskesmas Sungai Tarab harus ditutup karena lebih dari separuh pegawainya positif Covid-19. (agg/pkt)


Baca berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler