Puan Minta Pemerintah segera Modifikasi Cuaca Kurangi Polusi Udara Jabodetabek

Puan Minta Pemerintah segera Modifikasi Cuaca Kurangi Polusi Udara Jabodetabek

Ketua DPR RI Puan Maharani. [Foto: Kresno/nr/Humas DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti polusi udara di Jabodetabek yang masuk dalam kategori sangat tidak baik selama beberapa pekan terakhir. Ia meminta Pemerintah mengambil tindakan cepat untuk proses modifikasi cuaca guna membilas polusi di udara.

"Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek adalah dengan air hujan yang sudah cukup lama tidak turun akibat kemarau panjang. Maka rekayasa atau modifikasi cuaca harus secepatnya dilakukan seperti yang sudah menjadi arahan Bapak Presiden," tutur Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8/2023).

Tidak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mendorong kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibantu TNI/Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Harapannya, hujan dapat mengguyur sekitar Jabodetabek dan mengurangi polusi udara.

"Jika memungkinkan untuk dipercepat proses modifikasi cuaca, lebih baik dilakukan dengan segera. Karena memang musim kemarau ini menyebabkan polusi di udara tidak terurai. Jadi memang memerlukan hujan dengan cara modifikasi cuaca," terang perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.

Ia pun mengingatkan bahwa negara wajib melindungi keselamatan warganya dari ancaman apapun, termasuk hal-hal yang mengancam kesehatan warga.

"Masalah kesehatan adalah dampak dari parahnya polusi udara di Jakarta. Jika tidak diatasi secara cepat, maka makin banyak masyarakat yang sakit akibat tercemar polusi melalui udara yang mereka hirup,” tuturnya.

 

Menurut catatan Dinas Kesehatan DKI, dalam rentang waktu Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Melihat banyaknya kasus kesehatan dampak polusi udara, dirinya meminta setiap fasilitas kesehatan bersiap, khususnya yang berada di sekitar Jabodetabek.

Puan juga mengimbau untuk lebih waspada sebagai antisipasi dampak polusi udara. Salah satunya dengan kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

"Kita ketahui bersama saat, masker terbukti mencegah penularan virus saat pandemi Covid-19. Untuk menghindari berbagai penyakit akibat polusi udara, ada baiknya gunakan masker saat berada di luar. Termasuk juga untuk anak-anak,” ungkap Mantan Menko PMK ini.

Sebelumnya, pada Senin (14/8/2023) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (ratas) untuk mencari solusi akan pengurangan polusi di Jabodetabek serta mengantisipasi dampak yang timbul bagi kesehatan masyarakat.

Menyoroti wacana hybrid working atau work from home (WFH) yang digagas dalam ratas tersebut, Puan mewakili DPR akan mendukung kebijakan tersebut.

Jika wacana tersebut menjadi nyata diterapkan, ia mendorong segenap pemerintah harus sosialisasi, khususnya dengan perusahaan maupun instansi swasta.

"Jika WFH adalah solusi terbaik, maka DPR siap untuk mendukung langkah tersebut. Melalui fungsi pengawasannya, DPR berkomitmen akan mengawal setiap kebijakan yang berguna bagi kebaikan masyarakat," terangnya.

CuDi sisi lain, ia berharap segenap pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pabrik-pabrik melalui kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki. Sebab, baginya, polusi dari industri menjadi salah satu penyumbang polusi udara

Baca juga: Puan Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas, Agar Masyarakat Tertarik Pakai Transportasi Publik  

"Pengawasan secara berkala juga diperlukan untuk melihat apakah pelaku industri mengedepankan Amdal yang sesuai peraturan dan tidak berdampak pada pencemaran kualitas udara," pungkas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut. [*/pkt]

Baca Juga

Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran