Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota Padang mengkritik penanganan virus corona atau Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) termasuk pelaksanaan dan penerapan Pembatasan Sosial Berakala Besar (PSBB).
Kritikan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah kepada awak media dalam Video Conference yang diwadahi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatra Barat, Selasa (12/5/2020).
Ia menilai, koordinasi antara Pemerintah baik Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat dalam penanganan Covid-19 lemah.
Mahyeldi menyebut, penerapan PSBB seharusnya dapat menangkal kedatangan pendatang dari zona merah ke Sumbar terutama Kota Padang.
"Kami, Kota Padang bertekad memenangkan perang (melawan Covid-19) ini pada 29 Mei 2020, dari pada itu agar terwujud, kami buat rencana aksi, dengan objek pertama adalah posko perbatasan," ujar Mahyeldi.
Namun nyatanya, kata Mahyeldi, PSBB yang diterapkan tidak berjalan sesuai dengan seharusnya.
Menurutnya, meski PSBB telah diterapkan, dapat dilihat masih banyak pendatang atau kendaraan dari luar yang masuk ke Sumbar, terutama Kota Padang. Pergerakan masyarakat antar daerah di Sumbar pun terlihat tidak terlalu dibatasi.
Baca juga: MUI Sumbar Minta Pemerintah Buka Masjid dan Musala
"Dalam masa tiga hari terakhir, telah 222 lebih kendaraan kami kembalikan, dan kami telah lapor Pak Gubernur, kenapa masih banyak kendaraan dari luar daerah provinsi Sumbar masuk ke Kota Padang, sementara Kota Padang berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota lain," tutur Mahyeldi.
"Kami juga kaget kemaren itu, kami mendengar bahwasanya ada kabar bahwa ada yang membayar Rp100.000 untuk masuk Sumbar, tentunya kami sanksi sekali ini," tambahnya.
Padahal, kata Mahyeldi, salah satu faktor terbesar penyebaran Covid-19 berasal dari mereka yang datang dari zona merah termasuk juga perantau.
Baca juga: BLT Kota Padang Segera Disalurkan, Begini Mekanismenya
Dia mencontohkan klaster Pengambiran di Kota Padang, Covid-19 menyebar setelah salah satu warganya datang dari daerah zona merah Covid-19.
Hal tersebut, katanya, menandakan kurangnya koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
"Seharusnya kita perlu koordinasi secara maksimal lagi," kata Mahyeldi.
Pemerintah Pusat Tidak Kompak
Selain itu, menurut Mahyeldi, berkepanjangannya Covid-19 ini juga disebabkan karena tidak kompaknya pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.
Ia menyebut, hal tersebut terbukti dengan berbedanya pernyataan antara Ketua Gugus Tugas Nasional dengan beberapa menteri dalam mengambil keputusan terkait Covid-19.
"Salah satunya perbedaan penyataan Ketua Gugus Nasional dengan Menteri Perhubungan," kata Mahyeldi.
Bahkan, kata Mahyeldi, salah satu kelemahan dari penerapan PSBB yaitu kebijakan dari para menteri yang dibuat atas keinginan sendiri.
"Menteri Perhubungan buat sendiri, kemudian Sosial buat sendiri," ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti proses pembagian Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial melalui PT. Pos Indonesia yang mengundang kerumunan di Kota Padang.
Ia khawatir dengan adanya kerumunan tersebut akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di wilayahnya.
"Ditambah lagi kejadian di Pos Kota Padang yang mengundang ribuan orang, dan ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial," ujarnya.
Wali Kota yang juga dai ini berharap sejumlah kritikan yang disampaikannya dapat menjadi perhatian bersama oleh pemerintah mulai dari daerah hingga pusat dalam upaya memerangi penyebaran Covid-19. [mfz/try]
