Berita Tanah Datar hari ini dan berita Sumbar hari ini: Soal tapal batas wilayah di Tanah Datar tunggu mediasi dari Pemprov Sumbar.
Batusangkar, Padangkita.com - Tapal Batas Tanah Datar dengan tiga kabupaten lainnya masih dalam pembahasan dan menunggu mediasi dari pemerintah provinsi. Tapal batas dengan ketiga daerah itu, di antaranya dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian menagatakan, permasalahan perbatasan Tanah Datar dengan daerah tetangga yang berbatasan langsung sudah menunjukkan progres atau perkembangan yang menggembirakan.
"Alhamdulillah, permasalahan tapal batas dengan Kota Padang Panjang yang sudah terjadi semenjak 2011, kami bersama bupati beberapa waktu lalu didampingi OPD terkait melakukan pembicaraan dengan Wali Kota Padang Panjang yang juga didampingi OPD terkait, sudah sepakat dan saat ini surat rekomendasi sedang diproses di Kemendagri, sehingga bisa dikatakan sudah selesai," ujar Richi.
Lalu, jelas Richi, saat ini masih ada tiga tapal batas yang sedang dibahas dan ditindaklanjuti serta menunggu mediasi dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
"Tiga itu adalah perbatasan Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman. Tiga lokasi ini sudah dicek ke lapangan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) dan datanya sudah dikirim ke provinsi, tinggal kita menunggu tindaklanjut fasilitasi dan mediasi," ungkapnya.
terkait tapal batas wilayah itu juga telah disampaikan Richi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Penegasan Batas Daerah bersama Mendagri, Tito Karnavian via zoom meeting.
Saat itu Tito menyampaikan bahwa ada lima prioritas pembangunan di Indonesia tahun 2019-2024, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Selain itu, terkait persolan batas wilayah, akan ada delapan manfaat yang bisa didapatkan, yaitu:
- Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan
- Menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat
- Kejelasan luas wilayah
- Kejelasan pengaturan tata ruang
- Kejelasan administrasi kependudukan
- Kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada)
- Kejelasan administrasi pertanahan
- Kejelasan perizinan pengelolaan SDA. [zfk]
