Menko Polhukam Mahfud MD Ikut Bersuara Soal Diskriminasi di Sekolah, Ini Katanya

berita padang terbaru, berita sumbar terbaru, diskusi publik dalam merumuskan kebijakan

Mahfud MD. [Foto: Kominfo]

Padang, Padangkita.com – Menteri Koordinator Bidang Politik (Menko) Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD bersuara soal diskriminasi di sekolah yang dikaitkan juga dengan perkembangan politik di Indonesia.

Mahfud memang tak secara langsung menyebut pendapatnya dipicu oleh adanya siswi non-muslim yang diwajibkan mengenakan jilbab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang. Namun, melalui postingan di akun twitter-nya, Mahfud membagi sejarah, pengalaman dan pendapatnya soal pakaian dan diskriminasi pada masa lalu di sekolah.

“Akhir 1970-an s-d (sampai dengan) 1980-an anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak non-muslim memakai jilbab di sekolah,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini melanjutkan, hingga akhir 1980-an di Indonesia terasa ada diskriminasi terhadap orang Islam. Tapi, kata dia, berkat perjuangan yang kuat dari NU, Muhammadiyah dan lain-lain, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat.

“Awal 90-an berdiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah dan kampus-kampus,” .

Pada awal 1950-an, kata Mahfud, Menteri Agama Wahid Hasyim (NU) dan Mendikjar (Menteri Pendidikan dan Pengajaran) Bahder Johan (Masyumi) membuat kebijakan: Sekolah umum dan sekolah agama mempunyai ”civil effect” yang sama.

“Hasilnya, sejak 1990-an kaum santri terdidik bergelombang masuk ke posisi-posisi penting di dunia politik dan pemerintahan,” tulis Mahfud.

Baca Juga: Siswi Non-Muslim Diwajibkan Pakai Jilbab di SMK 2 Padang, Kepala Sekolah: Hanya Anjuran dan Sudah Berjalan Belasan Tahun

Akibatnya, lanjut Mahfud, kebijakan penyetaraan pendidikan agama dan pendidikan umum oleh dua menteri itu sekarang menunjukkan hasilnya.

“Pejabat-pejabat tinggi di kantor-kantor pemerintah, termasuk di TNI dan Polri, banyak diisi oleh kaum santri. Mainstream keislaman mereka adalah ’wasarhiyah Islam’: moderat dan inklusif,” kata Mahfud. [ori/pkt]


Baca berita Jakarta terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Terdata 670 TPS Liar di Padang, Hendri Septa sebut Kota Darurat Sampah
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Polresta Padang Musnahkan Lebih 18 Kilogram Ganja dan 174 Gram Sabu
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Forkopimda Padang Rumuskan Sanksi Pelaku Tawuran, Kapolresta Usul Pendidikan Semimiliter
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Sejarah Balai Kota Padang dari Masa ke Masa, dari Kawasan Muaro ke Aie Pacah
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako
Simulasi Evakuasi Bencana Minimal 1 Kali Setahun, Kogami Dorong Terbitnya Perwako