Padahal perilaku sebagian LSP telah menimbulkan rasa muak dalam masyarakat. Tengoklah suara nurani rakyat di pasar, warung, dan komunitas lainnya. Dalam pada itu, LSP yang profesional dan taat pada etika ilmiah pasti dirugikan dari generalisasi citra buruk oleh rakyat awam.
Hal ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja namun semua komponen bangsa dan masyarakat. Perlu perbaikan bersama demi mekanisme politik Indonesia yang sehat.
Catatan Merah LSP pada Pilkada Jabar 2018
Ketika itu beredar di media sosial bahwa sebuah partai politik meminta KPU melaporkan beberapa LSP ke aparat yang berwenang, jika tidak parpol yang bersangkutan akan berinisiatif melaporkan sendiri. Penulis tidak bisa konfirmasi apakah berita itu hoaks atau sebenarnya.
Terlepas dari itu penulis melihat substansi permasalahan yang diangkat yang berawal dari kekecewaan dari pengumuman hasil quick count (QC) pilkada Jawa Barat yang ibarat konser LSP-LSP tertentu menyuarakan hal yang sama. Berbagai opini yang beredar dalam masyarakat, antara lain:
1. Hasil survei LSP-LSP tertentu pra pilkada terhadap salah satu pasangan Cagub Jabar, hanya memperoleh suara yang rendah berkisar antara 3-8%. Hasil survei pra pilkada tersebut diduga dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik.
2. Memperhatikan butir 1 dan hasil QC meningkat pesat dengan margin error sekitar 20-26%, namun pasangan cagub dimaksud tetap kalah. Margin error fantastis seolah-olah membenarkan dugaan pada butir 1. Hasil QC tidak lazim melonjak spektakuler sekitar 300-400% sehingga mengundang berbagai spekulasi.
3. Profesional dan independensi LSP-LSP dipertanyakan masyarakat dan spekulasi ini berkembang tanpa kendali.
Sepanjang pengetahuan penulis belum ada bantahan yang jelas dari LSP-LSP, selain hanya anjuran untuk menunggu pengumuman hasil real count dari KPUD guna meredam spekulasi.
Apabila kasus yang terjadi pada pilkada Jabar terulang kembali di berbagai daerah bahkan secara nasional, maka timbul kekuatiran kita terhadap masalah LSP-LSP di Jabar akan memicu ketegangan secara nasional karena potensi risiko menurunnya trust publik terhadap pelaksananaan pesta demokrasi selanjutnya di Indonesia. Risiko atas perasaan publik yang kecewa dan merasa ditelikung akan mempengaruhi partisipasi rakyat dan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu kelak.
