Opini

Meneropong Lembaga Survei Politik di Indonesia

×

Meneropong Lembaga Survei Politik di Indonesia

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi survei. [Foto: iStck/Pixabay]

Persamaan Lembaga Survei Politik (LSP) dan Lembaga Survei Ilmu Pengetahuan (LSIP), setidaknya sama-sama mengeklaim menggunakan ‘metode ilmiah’ yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun secara faktual, terdapat perbedaan antara LSP dan LSIP, yang terletak pada tingkat ketaatan mempertahankan kaedah ‘kejujuran ilmiah’ yang wajib mereka usung…(Irm: 2023)

Terdapat berbagai pertanyaan dalam survei politik (Lisa Harrison: 2007), antara lain:

Siapa yang melakukan survei? Apakah akademisi, wartawan, politisi, atau anggota think-tank ?

Bagaimana survei dilakukan? Apa metode yang digunakan? Apakah survei itu didanai. Jika ya, oleh siapa?

Apakah tujuan survei? Apakah survei untuk perubahan kebijakan atau untuk mempengaruhi perilaku politik?

Dari pertanyaan di atas dapat dipahami bahwa survei politik tidak dilakukan dalam ruang hampa. Banyak variabel bebas yang mempengaruhi objektivitas hasil survei. Makanya masyarakat harus “melek” politik karena memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan rakyat agar opini yang ditaburkan oleh LSP dapat ditepis.

Setiap bangsa Indonesia menyambut pesta demokrasi berupa pemilu/pilkada/pileg selalu perhatian publik tertuju pada sepak terjang LSP. Keberadaan LSP jadi sorotan publik, ada yang positif dan tidak kurang pula yang negatif. Jika LSP makin berorientasi pada “kepentingan” pemesan maka dengan otomatis makin abai pada “kebenaran”. Masyarakat awam paham itu.

Masyarakat Indonesia sudah cerdas menilai hasil LSP yang benar, adil, jujur, dan berimbang. Di sisi lain LSP makin gencar menyampaikan hasil kesimpulan survei didukung oleh publikasi media mainstream dan medsos.

Dalam konteks ini sering terjadi hasil yang lucu dan distorsif. Dengan berjalannya waktu, ternyata kesimpulan LSP sering “ngawur”, jauh panggang dari api. Masyarakat tahu persis dengan terang benderang. Meskipun demikian, LSP yang sama tampil kembali dengan “gagah berani” merelease hasil survei yang baru. Persetan dengan opini masyarakat karena ada kepentingan yang lebih besar melatarinya.

Fenomena ini berulang kali mengabaikan “etika ilmiah” yang menjadi tontonan publik sehingga secara gradual akan menggerus kepercayaan publik pada mekanisme politik dan sekaligus pada figur aktor politik yang bermain.

Secara kritis, apabila kita menginginkan hasil LSP yang akurat, maka sumber data yang digunakan harus akurat pula. Bebas dari distorsi, independen, tidak terikat dengan kepentingan apapun, apalagi “uang”. Harus jadi pedoman yang kuat dan disiplin bahwa “garbage in, garbage out”.