Jakarta, Padangkita.com - Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjadi daerah penyangga utama bagi kegiatan ekonomi menyusul ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibukota negara (IKN).
Menurut Wakil Ketua DPD RI Mahyudin secara historis, selama ini Kalsel telah menjadi penyuplai utama bagi kebutuhan hidup masyarakat Kaltim, baik dari pemenuhan pasokan beras, daging ayam, ikan air tawar, hingga alat rumah tangga hingga mebel ke Paser, Penajam, Balikpapan, Samarinda, hingga Kutai Kertanegara dan Kutai Timur.
"Selain itu secara geografis Kalsel merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Paser dan PPU," kata Mahyudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/2/2022).
Dalam kunjungan kerja DPD RI ke Pemerintah Provinsi Kalsel ini, Mahyudin juga memaparkan banyak hal tentang berbagai tantangan dan peluang yang akan muncul seiring dinamika perpindahan IKN. Termasuk, kemungkinan harus diantisipasi secara proaktif sejak awal.
“Peluang itu diciptakan, bukan untuk ditunggu, jika tidak maka kita akan kalah bersaing, efisiensi, kedisiplinan, inovasi, serta kreativitas kita dituntut lebih tinggi, tapi saya yakin, orang Banjar ini terkenal efisien dan tekun, Insya allah hal ini akan menjadi faktor penentu bahwa nantinya orang Banjar bisa mengambil peran lebih besar di IKN baru," ucap politikus Golkar ini.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan M Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, menjelang serta pasca-ditentukannya lokasi IKN baru, Kalsel memang telah mendapatkan perhatian yang lebih intens dari pemerintah pusat.
Hal ini relevan dengan rencana masa depan pemerintah untuk menjadikan Provinsi Kalteng sebagai sentra pangan (Food Estate) dan Provinsi Kaltim sebagai Ibukota Negara.
"Kalsel memiliki keuntungan alamiah sebagai provinsi penghubung, dapat dikatakan bahwa Kalsel merupakan pertemuan antara dua kutub ekonomi yaitu Food Estate dan IKN baru," sebut dia.
Namun demikian, lanjut dia, untuk menjadi provinsi penyangga utama bagi IKN, Kalsel membutuhkan dukungan lebih besar dari segi penataan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Untuk itu, kata dia, diharapkan kedatangan wakil ketua DPD RI ini akan mampu menyerap banyak aspirasi pemerintah daerah.
Baca juga: Soal Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Begini Respons DPD RI
"Sehingga bisa disampaikan secara lebih tajam dan efektif bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat pusat," pungkasnya. [jal/pkt]
