Duduk Perkara dan Konstruksi Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Padang-Sicincin

Padang, Padangkita.com - Duduk perkara kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Seksi I Padang-Sicincin.

Ilustrasi. [Foto: Ist]

Padang, Padangkita.com - Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar), Suyanto menjelaskan duduk perkara kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Seksi I Padang-Sicincin.

Dalam kasus ini Kejati Sumbar menetapkan 13 orang tersangka. Mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, perangkat Nagari Parit Malintang, dan sejumlah masyarakat penerima ganti rugi. Total kerugian negara Rp27,859 miliar.

Suyanto mengatakan, kasus ini bermula pada tahun 2007 silam. Saat itu terdapat rencana pemindahan Ibukota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang.

Pelaksanaan pemindahannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di daerah Padang Pariaman.

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kementerian PUPR membantah isu penghentian pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.

Peta Tol Sumatra. [Foto: Dok. Hutama Karya]

Perda itu kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

“Karena ada rencana itu (pemindahan ibu kota kabupaten), masyarakat Parit Malintang meminta supaya daerahnya dijadikan wilayah ibukota kabupaten. Terus ditindaklanjuti dengan pembebasan lahan,” kata Suyanto dalam jumpa pers yang digelar di Kejati Sumbar, Jumat (29/10/2021).

Suyanto melanjutkan, pengadaan tanah itu dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 102 Kep BPP 2009 tentang Pembentukan Panitia, Sekretariat Panita, Tim Konsultasi, dan Advokasi Pengadaan Tanah Kab Padang Pariaman Untuk Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

Pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan IKK ini dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah (masyarakat), yang menyebutkan bahwa tanah diserahkan kepada Pemkab Padang Pariaman tanpa ganti rugi.

Halaman:

Baca Juga

Kejari Padang Tahan Tersangka Korupsi Dana Kemahasiswaan Unand, Begini Modusnya
Kejari Padang Tahan Tersangka Korupsi Dana Kemahasiswaan Unand, Begini Modusnya
Tol Padang – Pekanbaru Menembus Perut Bukit Barisan, Bagaimana Keamanan Terowongan Tol?   
Tol Padang – Pekanbaru Menembus Perut Bukit Barisan, Bagaimana Keamanan Terowongan Tol?   
Tahun Ini Padang – Pekanbaru lebih Singkat 2,5 Jam, Menuju Perjalanan Sumbar - Riau 3 Jam Saja
Tahun Ini Padang – Pekanbaru lebih Singkat 2,5 Jam, Menuju Perjalanan Sumbar - Riau 3 Jam Saja
Resmikan Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I, Jokowi Berharap Tol terus Berlanjut ke Padang
Resmikan Ruas Bangkinang – Pangkalan Tahap I, Jokowi Berharap Tol terus Berlanjut ke Padang
Hutama Karya Jamin Tol Padang – Sicincin selesai Sesuai Target asal Pembebasan Lahan 100%!   
Hutama Karya Jamin Tol Padang – Sicincin selesai Sesuai Target asal Pembebasan Lahan 100%!   
Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan  Lahan
Pertemuan Andre Rosiade - Direktur HK, Tol Pacin Ternyata masih Terkendala Pembebasan Lahan