DPR Minta Pemerintah Naikkan Insentif Pajak UMKM hingga 25 Persen

DPR Minta Pemerintah Naikkan Insentif Pajak UMKM hingga 25 Persen

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eko Hendro Purnomo. [Foto: Dok. Setjen DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eko Hendro Purnomo mengkritisi keberpihakan insentif pajak yang stagnan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah menaikkan angka insentif perpajakan untuk UMKM dari 23% menjadi 24% hingga 25% untuk memacu geliat perekonomian UMKM.

”Kalau saya tadi adalah mengkritisi, menyikapi berkaitan dengan keberpihakan UMKM, karena saya lihat perpajakan keberpihakan terhadap UMKM mengalami stagnasi dari 2018 sampai 2021 tuh kisarannya cuma 23, sekian naik 23,2 terus turun lagi. Jadi, cuman sampai 23%. Padahal kita pengen berharap mereka punya insentif 24-25%, supaya mereka juga bisa menggeliat, bersaing,” ungkap Eko di sela Rapat Panja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut Politisi Fraksi PAN, saat ini UMKM dalam negeri masih sulit bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Singapura, bahkan di negeri sendiri masih sulit bersaing dengan usaha modern. Padahal menurutnya, saat krisis ekonomi, yang membantu menjaga kestabilan ekonomi negara adalah UMKM.

”UMKM kalau kita lihat dalam kondisi krisis pun yang kuat itu justru dibawah, perputaran uangnya, cashflow-nya bagus. Saya melihat, ini lah saatnya kita bantu, kita support, terkait insentif perpajakan untuk UMKM,” katanya.

Di akhir, Eko juga mengingatkan pemerintah untuk mengelola dan memberikan kebijakan insentif pajak dengan tepat.

”Seperti memberikan tax holiday terhadap 18 perusahaan besar, buat saya ngapain juga. Lebih baik kalau anggarannya tidak dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut, lebih baik diberikan kepada UMKM,” ujar Eko.

Misalnya, lanjut dia, dalam range berapa tidak perlu dikenakan pajak, bisa keringanan pajak, lalu tempat juga tidak perlu dipajak. Jadi semua dibantu.

Baca juga: DPR Minta Semua Investasi Smelter Nikel Dievaluasi, Bambang: BKPM Gegabah Beri Izin

“Saya yakin bisa. Maka harus dijaga, karena kalau kita nggak, ini kasihan mereka, kita kita menyediakan peti mati untuk mereka kalau kita tidak men-support dan tidak membantu mereka,” kata Eko. [*/pkt]

Baca Juga

Kuliah Umum Magang Merdeka, Fadli Zon Sampaikan Urgensi Diplomasi Parlemen
Kuliah Umum Magang Merdeka, Fadli Zon Sampaikan Urgensi Diplomasi Parlemen
Kuliah Umum ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI’ 2024 jadi Ajang Uji Publik Renstra 2024-2029
Kuliah Umum ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI’ 2024 jadi Ajang Uji Publik Renstra 2024-2029
Komisi III DPR RI Cek Persiapan Keamanan Jelang ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali
Komisi III DPR RI Cek Persiapan Keamanan Jelang ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali
Hari Kebebasan Pers Sedunia, Abdul Kharis: Pers Garda Terdepan Sampaikan Kebenaran!
Hari Kebebasan Pers Sedunia, Abdul Kharis: Pers Garda Terdepan Sampaikan Kebenaran!
Biro Rensi Setjen DPR RI Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Revisi DIPA
Biro Rensi Setjen DPR RI Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Revisi DIPA
Komisi VIII DPR RI terus Dorong Penambahan Kuota Haji Indonesia
Komisi VIII DPR RI terus Dorong Penambahan Kuota Haji Indonesia