Berita

Dishub Padang Bantah Tutup Kantor Operasional Go-Jek

×

Dishub Padang Bantah Tutup Kantor Operasional Go-Jek

Sebarkan artikel ini
Kantor Go-Jek di Padang disegel oleh Dishub kota Padang (Foto: Aidil Sikumbang)
Kantor Go-Jek di Padang disegel oleh Dishub kota Padang (Foto: Aidil Sikumbang)

Padangkita.com – Dinas Perhubungan (Dishub) kota Padang membantah telah menutup kantor operasional Go-Jek di Padang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal mengatakan penutupan kantor operasional Go-Jek dilakukan sendiri oleh pihak Go-Jek dengan pernyataan di atas kertas dan disaksikan sejumlah pihak.

Dedi menegaskan penutupan kantor operasional Go-Jek bukan kewenangan dari dinas yang dia pimpin.

“Tidak ada kewenangan Dinas Perhubungan menutup kantor. Penutupan kantor dilakukan Go-Jek karena belum mengantongi izin gangguan dari dinas terkait,” katanya.

Meski kantor operasionalnya sudah tutup, Dedi Henidal menjelaskan kegiatan para pengemudi (driver) Go-Jek masih tetap berlangsung hingg saat ini.

Menurutnya, Dinas Perhubungan juga tidak melakukan pelarangan secara resmi karena memang masih mempertimbangkan UU dan peraturan yang belum mengatur ojek secara spesifik.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur untuk angkutan penumpang umum. Jenis kendaraan yang digunakan adalah mobil penumpang dan mobil bus sehingga sepeda motor tidak diperuntukkan sebagai angkutan penumpang umum.

“Jika UU dan peraturan yang mengatur ojek ini belum ada bagaimana dapat mengeluarkan izin operasional dari Dishub atau alam hal ini Kemenhub,” ulas Kadis didampingi Sekretaris Dishub Yudi Indra Sani.

Selanjutnya, Kadis menyebut, bukan saja penutupan kantor, bahkan penutupan basis aplikasi atau situs ojek bukan kewenangan Dishub. “Salah persepsi bila mengatakan Dishub atau Pemko Padang menutup operasional Gojek,” tegas Dedi.

Terkait izin gangguan untuk kantor yang diajukan pihak Gojek belum dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas PMPTSP Heni Puspita mengatakan, izin tersebut belum dikeluarkan. Itu karena kewajiban membayar retribusi belum dipenuhi pihak Gojek.

“Izin belum dikeluarkan karena yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sebesar 1 juta ,” kata Heni.

Adapun penutupan kantor Gojek disaksikan beberapa pihak. Pernyataan itu dituangkan di atas kertas dengan tanda tangan saksi dan Robby Sanggra selaku City Head PT Go-Jek Indonesia Padang tertanggal 20 September 2017, dilansir dari humas Rabu (27/09/2017).