Daripada Cawe-Cawe Pilpres, Jokowi Disarankan Fokus Target RPJMN Bidang Kesehatan

Daripada Cawe-Cawe Pilpres, Jokowi Disarankan Fokus Target RPJMN Bidang Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. [Foto: Dok. Setjen DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas menyebut sembilan dari 10 target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di bidang kesehatan pada era Presiden Jokowi terancam gagal.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan Pemerintah perlu mengejar ketertinggalan indikator kesehatan yang terancam tidak tercapai jelang satu tahun pemerintahan Joko Widodo berakhir.

Kurniasih menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo lebih fokus menyelesaikan pencapaian RPJMN termasuk di sektor kesehatan, dibanding ikut campur atau cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024.

"Energi dan sumber daya pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya difokuskan untuk mencapai RPJMN, terutama dalam hal ini menyelesaikan target di bidang kesehatan. Ada target stunting yang terus diulang-ulang Presiden bisa tercapai 2024 tapi terancam tidak tercapai," kata Kurniasih dalam keterangannya, dikutip Senin (12/6/2023).

Politisi dari Fraksi PKS ini menyebut pembangunan manusia, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat, lebih penting daripada pembangunan infrastruktur yang menelan biaya besar. Seperti halnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Kita paham ada pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran dalam pemulihan kesehatan. Namun jika pemerintah serius memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, ada banyak penggunaan anggaran yang bisa dialihkan sebenarnya untuk peningkatan kualitas publik," urai Kurniasih.

Kurniasih juga mengingatkan, alasan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan utama untuk memaklumi tidak tercapainya target kesehatan di RPJMN. Sebab, pemerintah memiliki sumber daya kuat untuk melakukan mitigasi dan memanfaatkan reposisisi dan mencegah bocornya APBN.

"Saat ini masih ada waktu. Sehingga jangan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai tameng untuk memaklumi banyaknya program kesehatan yang tidak tercapai. Reposisi anggaran dan mencegah kebocoran APBN bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan indikator kesehatan. Masih ada waktu, bagi pemimpin yang ingin mewujudkan apa yang sudah direncanakan untuk kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: DPR Minta Semua Investasi Smelter Nikel Dievaluasi, Bambang: BKPM Gegabah Beri Izin

Adapun, sembilan Indikator kesehatan di RPJMN yang terancam gagal menurut Bappenas adalah imunisasi dasar lengkap, stunting, wasting balita, angka tuberkolosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok anak, akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kurangnya tenaga kesehatan standar di Puskesmas. [*/pkt]

Baca Juga

Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran