Berita Limapuluh Kota terbaru dan berita Sumbar terbaru: Nasdem Limahpuluh Kota akan usung Sahladi-Maskar M Dt Pobo dalam Pilkada.
Sarilamak, Padangkita.com – Bertepatan dengan tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon), DPP Partai Nasdem menerbitkan SK baru untuk Ketua Nasdem Limapuluh Kota. SK baru itu diserahkan di Padang, Minggu lalu (31/8/2020).
Dalam SK tersebut, Ketua Partai Nasdem Limapuluh Kota, tetap Ilson Cong. "Iya, saya masih dipercaya partai untuk memimpin Partai Nasdem, lima tahun ke depan," kata Ilson Cong, Jumat (4/9/2020).
Lantas, setelah SK itu terbit, siapa paslon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Nasdem untuk Pilkada Limapuluh Kota?
Menurut Ilson Cong, DPP Partai Nasdem di Jakarta bersama DPW Partai Nasdem Sumbar di Padang, sudah memutuskan, bahwa yang akan diusung partai besutan Surya Paloh ini dalam Pilkada 2020 adalah Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo.
"Dalam Pilkada Limapuluh Kota, Partai Nasdem akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PAN. Mengusung pasangan Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo. Insya Allah, Sabtu pagi (4/9/2020), didaftarkan ke KPU Limapuluh Kota," kata Ilson Cong.
Baca juga: PKB Diambil Rahmad-Asyirwan untuk Pilkada Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan Ikhlas dan Legowo
Sebelumnya, Ilson Cong sempat mengusung kawan satu sekolahnya di SMP Bunga Setangkai, Irfendi Arbi, menjadi bupati sekali lagi. Namun, Partai Nasdem hanya punya 1 kursi di DPRD Limapuluh Kota. Sedangkan, syarat partai politik atau gabungan partai politik mengusung paslon minimal memiliki 7 kursi atau 20 persen dari 35 kursi di DPRD.
Dengan kondisi itu, Partai Nasdem Limapuluh Kota yang sempat menggagas poros baru dengan PDIP dan Partai Hanura, akhirnya urung mengusung Irfendi Arbi yang bupati incumbent tersebut. Dan dikabarkan, Bupati Irfendi Arbi juga tidak jadi maju dalam Pilkada 2020 ini.
Sementara itu, Darman Sahladi sebelumnya kepada wartawan menyebut, memang sudah mendapat kabar, jika dia bersama Maskar M Dt Pobo, mendapat dukungan tanpa mahar politik dari Partai Nasdem.
"Di Nasdem itu kan memang tidak ada mahar politik. Pertimbangannya survei. Saya memang sudah dapat SK-nya, namun karena belum diserahkan secara resmi, tentu saya juga tidak etis untuk berkomentar," kata Darman Sahladi. [gse/pkt]
