New Delhi, Padangkita.com - Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan untuk menerapkan lockdown sejak Selasa (23/3/2020) lalu, selama tiga minggu, menyusul sejumlah negara dalam menangani dan mencegah penyebaran virus corona.
Hingga hari ini Senin (30/3/2020) India telah mengkonfirmasi kasus positif terinfeksi virus corona sebanyak 1.024 orang, 27 orang di antaranya meninggal dunia, serta 95 orang dinyatakan sembuh.
Negara Asia Selatan itu melaporkan kasus virus corona pertamanya pada 30 Januari tetapi dalam beberapa minggu terakhir jumlah infeksi telah meningkat dengan cepat, mengkhawatirkan para ahli kesehatan masyarakat yang mengatakan pemerintah seharusnya bertindak lebih cepat.
Namun, lockdown di India justru berujung kekacauan dan kelaparan. Dilansir dari Aljazeera, seorang anggota Gerakan Kesehatan Rakyat Sundaraman menyatakan bahwa tekanan dan kecemasan akibat lockdown telah mengalihkan tekanan dari virus corona.
Baca juga: China Tergeser, AS dan Italia Puncaki Kasus Corona Terbesar di Dunia, AS Tembus 104 Ribu
Kecemasan datang dari ribuan migran yang merasa terdampar setelah Modi mengumumkan lockdown tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Sundaraman menyebut seharusnya pemerintah mengumumkan hal tersebut beberapa hari sebelumnya.
"Seharusnya dilakukan secara bertahap. Orang tidak boleh terlantar tanpa pendapatan, tanpa pekerjaan. Bahkan di negara otoriter, mereka akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan negara," kata Sundaraman.
Foto-foto pekerja migran berjalan ratusan kilometer atau berjejalan di dalam truk dan peti kereta kosong menunjukkan bagaimana pemerintah mengabaikan keadaan mereka.
Polisi juga menggunakan kekerasan terhadap migran, pedagang kaki lima dan penjual daging. Satu orang meninggal di negara bagian Benggala Barat setelah dipukuli oleh polisi karena berkeliaran untuk membeli susu selama kurungan.
Dalam sebuah video yang dibagikan di Twitter, polisi tampaknya menggunakan pentungan pada jamaah Muslim yang meninggalkan masjid selama larangan pertemuan keagamaan. Namun, belum ada verifikasi mengenai kebenaran video ini.
Asosiasi professor di Institut Manajemen India, Reetika Khera mengklaim bahwa pidato perdana menteri tentang Lockdown menciptakan kepanikan di kalangan migran dan kemudian polisi salah menanganinya.
"Sekarang polisi adalah masalah terbesar. Mereka melanggar peraturan pemerintah. Layanan penting tetap terbuka dan pelanggar terbesar adalah polisi. Saya tidak yakin dengan strategi komunikasi pemerintah, mereka seharusnya tajam dalam hal itu tetapi jelas bahwa tidak demikian halnya jika kita tidak dapat berkomunikasi dengan jelas kepada polisi, "katanya.
Lockdown juga menyebabkan penutupan layanan kesehatan rutin, seorang ahli hukum kesehatan publik, Leena Megahney mengklaim bahwa orang dengan penyakit lain sekarang telah terdampar tanpa perawatan kesehatan.
"Saya tahu sejumlah orang dengan HIV yang terdampar. Demikian pula, banyak pasien kanker yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Ini harus segera diatasi karena salah satu dampak COVID-19 adalah bahwa orang dengan penyakit lain bisa berakhir dengan membayar harganya," kata Meghaney.
Stimulus Fiskal dari Pemerintah
Pemerintah India pada hari Kamis (26/3/2020) lalu telah mengumumkan paket stimulus fiskal $23 M (Rp378 T) untuk membantu orang miskin mengatasi kesulitan keuangan selama lockdown. Menteri Keuangan India mengklaim bahwa tidak ada yang akan kelaparan selama periode ini.
"Satu pengumuman yang sangat bagus adalah penggandaan hak untuk pemegang kartu Sistem Distribusi Publik yang ada," kata Khera mengutip Al Jazeera.
India memiliki program kesejahteraan yang ada untuk orang miskin dan pemerintah tampaknya menggunakannya untuk menyediakan transfer uang tunai dan makanan langsung.
Namun, hampir 85 persen penduduk India bekerja di sektor informal dan migran, khususnya, tidak memiliki akses ke sumber daya ini. [*/try]
