Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Ketua Dewan Syuro DPC PKB Padang, Iswandi setuju dengan digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).
Padang, Padangkita.com - Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang, Iswandi, setuju dengan digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB.
DPC PKB Kota Padang, kata dia, memang belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait isu MLB PKB yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari belakangan.
"Namun, secara pribadi, saya melihat Muhaimin Iskandar sudah berbuat di luar kewenangan sebagai ketua umum (DPP PKB), telah menginjak AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai, saya sangat setuju meluruskan PKB itu," ujarnya saat dihubungi Padangkita.com via telepon, Rabu (14/4/2021).
Menurutnya, MLB bukan berarti harus melengserkan Muhaimin dari posisi Ketua Umum DPP PKB, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meluruskan kembali PKB agar patuh dengan AD/ART.
Iswandi menjelaskan MLB adalah hal yang lumrah dalam sebuah partai politik. Dia mendapat informasi terkait isu MLB dari pemberitaan di media. Dia menilai isu tersebut dimunculkan oleh para kader di daerah yang kecewa dengan Muhaimin.
Dia menjabarkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Muhaimin terhadap AD/ART. Pertama, pengurus DPW PKB Sumbar ditunjuk langsung oleh DPP tanpa proses penjaringan dan pencalonan terlebih dahulu.
"Pertama, pas musyawarah wilayah (muswil) tahun lalu. Yang namanya muswil tentu ada aturannya. Ada pertanggungjawaban, laporan, tata tertib, proses berdemokrasi mencalonkan siapa yang akan jadi ketua. Ternyata, dalam muswil itu, Ketua DPW dan susunan kepengurusannya sudah ada dari DPP," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia sampai saat ini tidak mengakui Anggia Ermarini sebagai Ketua DPW PKB Sumbar, dan menyebut Muswil PKB Sumbar yang digelar pada tahun lalu sebagai muswil abal-abal.
Menurutnya, penunjukan Ketua DPW dan susunan kepengurusannya oleh DPP terjadi untuk hampir semua pengurus DPW PKB se-Indonesia.
"Dan, ini kayaknya akan diikuti dengan penggantian ketua-ketua DPC se-Indonesia. Tapi ini masih diulur-ulur. Ditenggarai ada oknum yang bermain. Sepertinya, sedang mencari tokoh orang yang mau bersedia untuk membayar untuk menjadi Ketua DPC. Harusnya yang menjadi Ketua DPC harus melalui Muscab," imbuhnya.
Selain itu, pada saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 kemarin, dia mengungkapkan calon kepala daerah yang mendapatkan SK dari DPP PKB adalah mereka yang mau membayar mahal ke partai.
"Namun, kita di DPW dan DPC PKB yang ikut Pilkada tentu punya kewajiban untuk patuh terhadap SK yang dikeluarkan DPP dalam artian memenangkan calon yang diusung. Kita tidak dapat apa-apa dari uang yabg diserahkan ke DPP," terangnya.
"Termasuk Fakhrizal (calon gubernur Sumbar yang diusung PKB pada Pilkada 2020). Satu persen pun kita tidak dapat. Sehingga pergerakan kita sangat terbatas. Saya dengar Pak Fakhrizal membayar, tapi berapanya silahkan tanyakan langsung. Beliau pernah mengatakan saya sudah bayar mahal ke DPP PKB," sampai Iswandi.
Lebih lanjut, dia menuturkan dirinya masih menunggu perkembangan selanjutnya yang akan terjadi.
"Karena memang beberapa DPC PKB di Sumbar juga sudah diberi kabar pertakut agar patuh pada DPW dan DPP. Berpartai kan tidak bisa seperti itu. Ada AD/ART. Kabar pertakut itu yaitu kalau tidak setia, dipecat; kalau anggota dewan di-PAW. Itu dari kedua-duanya (DPW Sumbar dan DPP) ungkapnya lagi. [pkt]
