Jakarta, Padangkita.com - Wakil Kepala Polri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mengungkapkan sebanyak 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan terjaring razia Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia.
Bentu tindakan yang diberikan pada pelanggar, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberian sanksi denda. Operasi Yustisi tersebut bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan Kejaksaan setempat.
Gatot yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mencatat setidaknya ada empat kasus penegakan protokol kesehatan ini yang berakhir dengan kurungan penjara, yakni di daerah Jawa Timur.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini tidak menjelaskan secara rinci alasan sanksi kurungan diberikan pada pelanggar protokol kesehatan.
Dalam paparannya pada talkshow yang membahas soal “Vaksin, Protokol Kesehatan, dan Antisipasi Banjir” ini Wakapolri Gatot melanjutkan, sanksi denda yang dikumpulkan terhitung tanggal 14 September sampai 11 Oktober 2020 itu mencapai Rp 3,27 miliar.
Baca juga: Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Khusus Cegah Klaster Keluarga
"Operasi ini dilakukan dari tingkat Polda, Polres, sampai Polsek di desa-desa. Tujuannya agar masyakat mematuhi 3M ini tercapai," ujar Gatot di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (12/10/2020) siang.
Gatot juga menyinggung sanksi pencopotan jabatan terhadap anggotanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu disebut bagian dari penegakan aturan. Sanksi tegas ini semata untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekaligus memutus mata rantai Covid-19.
"Kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri mematuhi aturan. Tindakan teguran bahkan sampai pencopotan jabatan akan diberlakukan terhadap yang bersangkutan," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Pelaksana KPCPEN yang juga KASAD, Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan sebanyak 62.000 jajaran TNI Angkatan Darat dikerahkan dalam penegakkan protokol kesehatan.
Pihaknya terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 ini melalui komunikasi dengan 10 Panglima Kodam yang membawahi wilayah provinsi prioritas. Komunikasi ini dilakukan setiap pagi.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Angkatan Darat sebanyak 95 rumah sakit yang menjadi pemantauannya. Termasuk mengawal ketersediaan 20 Laboratorium PCR yang didukung BNPB dan 17 laboratorium serta rapid test berbasis antigen bersama Kementerian Pertahanan. (pkt)
