Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait aspirasi masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota yang meminta rencana trase jalan tol dialihkan dari pemukiman penduduk dan lahan produktif.
Rapat itu digelar di Gedung DPRD Sumbar, Senin (9/11/2020) yang difasilitasi oleh Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kontraktor serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra selaku perwakilan masyarakat terdampak meminta agar pihak terkait menunjukkan data soal titik lokasi pembangunan jalan tol sehingga bisa ditemukan lokasi pembangunan yang disepakati warga.
"Faktanya pada hari ini pihak pelaksana pembangunan, baik dari pemerintah maupun swasta hanya berbicara pada basic desain atau perencanaan awal. Padahal, proses sosialisasi dan iventarisir data kepemilikan warga itu telah dilakukan dalam bentuk isian kuesioner," ujar Yoni, Senin (9/11/2020).
Mewakili warga, Yoni menilau pembangunan jalan tol tersebut hanya melalui proses top down. Penetapannya dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengikuti tanpa proses partisipasi atau pelibatan masyarakat.
"Jalurnya ditentukan dan warga diminta untuk mendukung. Padahal, di bawah itu, masyarakat berharap tidak ada proses pembangunan ini di pemukiman dan lahan mereka," ungkap Yoni.
Lebih lanjut, Yoni mengatakan, Walhi dan masyarakat tidak anti dengan pembangunan, namun berharap pembangunan dilakukan secara berkeadilan. Soalnya, berdasarkan desain awal jalur tol yang dihimpun Walhi, ada sekitar 400 rumah dan lebih kurang 150 hektar lahan produktif yang akan terdampak di lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota.
Lima nagari itu yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun. Nagari-nagari itu berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.
"Mereka berharap jalur tol dialihkan. Ini perlu dipertimbangkan," terangnya.
Sementara itu, VP Perencanaan PT Hutama Karya, Iwan Hermawan mengatakan, jalur tol yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota saat ini masih berupa basic desain. Pihaknya akan menyosialisasikan lagi kepada masyarakat. Pihaknya akan menunggu respon masyarakat.
"Kemungkinan digeser tetap ada. Makanya, kita menunggu feedback dari masyarakat," ujarnya.
Lalu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota, Yunire Yunirman menerangkan, instansinya hanya berperan sebagai komunikator. Karena ini masih desain tahap awal atau belum ada penetapan lokasi, dengan pertemuan ini diharapkan ada tanggapan dari masyarakat.
Yunire mengaku bahwa sejak awal pihaknya sudah menyosialisasikan terkait pembangunan tol itu ke masyarakat. "Sekarang lagi penyebaran angket kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat apa yang dibutuhkan. Dari hasil angket itu, dievaluasi," sebutnya.
Terkait pertemuan ini, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal atau basic desain.
"Tapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal," sampainya.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp250 Miliar untuk Pembebasan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang
Setelah itu, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design.
"Jadi, masih panjang. Cumankami dari DPRD menyarankan sebelum jalur diputuskan agar sosialisasi dilakukan maksimal kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak setuju, kasih pemahaman. Itu yang paling tepat," kata Desrio. [zfk]
