Padang, Padangkita.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai fenomena hijrah menjadi inspirasi bagi Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk mengembangkan ekonomi syariah.
“Saya melihat ikhtiar hijrah sedang bergelora di Sumbar melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah yang Insyaallah akan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ungkap Wapres, dalam acara Festival 1 Muharam 1443 H, Selasa (10/8/2021).
Wapres menuturkan bahwa semangat hijrah pada dasarnya juga telah menginspirasi bangsa Indonesia secara umum untuk bertransformasi menuju Indonesia maju yang kuat dan bermartabat.
“Kita harus berhijrah dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kita harus berhijrah dari ketergantungan terhadap produk-produk impor. Kita membangun kemandirian bangsa, berdikari di bidang ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menyakini upaya Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menggelorakan ekonomi dan keuangan syariah seperti melalui Festival 1 Muharam sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
“Sudah waktunya kita berada di depan menjadi pelopor penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang tidak saja sesuai dengan aturan agama, tapi juga berkeadilan, kompetitif dan menguntungkan,” terangnya.
Hal ini, menurut Wapres, akan mudah terealisasi karena Sumbar memiliki modal yang kuat dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah.
“Kultur adat dan masyarakat yang agamis yang mengacu kepada Tigo Tungku Sajarangan, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, tentu akan menjadi pelecut bagi hijrah muamalah melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” paparnya.
Sebagai contoh, sebut Wapres, konversi Bank Nagari menjadi bank syariah yang merupakan cita-cita dan keinginan masyarakat Sumbar, sangat relevan dengan fokus pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
“Konversi Bank Nagari menjadi bank syariah juga sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu bergerak bersama memajukan ekonomi dan keuangan syariah melalui empat fokus yakni pengembangan industri halal, pengembangan keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan kerwirausahaan syariah,” urainya.
Di samping itu, lanjut Wapres, Gerakan Minangkabau Berwakaf dapat menjadi sarana untuk pemberdayaan masyarakat Sumbar, dan juga sarana untuk membantu perekonomian kelompok masyarakat miskin.
“Masyarakat Sumbar yang terkenal dengan para perantau yang sukses di berbagai daerah maupun di luar negeri merupakan potensi yang harus diaktifkan dalam bentuk kolaborasi para perantau dengan daerah dalam membangun nagari. Salah satu gerakannya dapat diwujudkan dengan mengembangkan lebih luas lagi wakaf produktif,” pintanya.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rangkaian acara Festival 1 Muharam 1443 H di Sumbar dilaksanakan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah secara nasional.
Dia mengatakan ekonomi syariah dan masyarakat Minangkabau ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Menurutnya, hal ini menjadi modal yang baik bagi pengembangan ekonomi syariah tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga di tingkat nasional.
“Kegiatan ekonomi syariah di Sumbar di antaranya adalah melalui Gerakan Minangkabau Berwakaf, sebagaimana salah satu wujud nyata dukungan pemerintah daerah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui instrumen wakaf. Di mana Provinsi Sumbar telah ditunjuk menjadi salah satu provinsi pilot project wakaf di tingkat nasional oleh Bapak Presiden,” tuturnya.
Adapun potensi wakaf yang dimiliki masyarakat Sumbar, sambung Mahyeldi, akan sangat bermanfaat untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat seperti di bidang pertanian, peternakan, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata.
Baca juga: Komitmen Bersama: Pemko, MUI Sumbar dan Padang Sepakat Dukung Konversi Bank Nagari ke Syariah
“Maka melalui kegiatan Festival 1 Muharam 1443 H dan (HUT) Kemerdekaan ini tentu akan menambah semangat dan dorongan seluruh stakeholder untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan juga akan memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumbar,” ujarnya. [fru/pkt]
