Perwakilan masyarakat Salingka Gunung Talang melakukan konferensi pers di Kantor LBH Padang, Kamis (23/11/2017). (Foto: J. Sastra)
Padangkita.com – Masyarakat Salingka Gunung Talang menjelaskan bahwa tidak ada penyanderaan terhadap perwakilan PT Hitay Daya Energi yang akan melakukan survei lokasi pembangkit listrik geothermal di Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Senin (20/11/2017) lalu.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan masyarakat saat melakukan konferensi pers di Kantor LBH Padang, Kamis (23/11/2017). Kedatangan mereka untuk meluruskan kabar yang bersimpang siur. Perwakilan tersebut terdiri atas enam orang yang berasal dari lima nagari, yaitu Batu Bajanjang, Kampung Batu Dalam, Limau Lunggo, Selayo Tanang, dan Batu Banyak.
Perwakilan dari Batu Bajanjang Yasmulyadi mengatakan masyarakat hanya melakukan pengadangan terhadap dua mobil perwakilan PT Hitay Daya Energy. Pihak perusahaan dinilai telah melanggar kesepakatan sebelumnya dengan masyarakat bahwa perusahaan tidak dibolehkan masuk ke lokasi sebelum adanya penjelasan yang pasti terkait proyek pembangkit listrik tersebut. Sebelum diadang, pihak perusahaan diduga sudah sempat melakukan tinjauan dan pengukuran di lokasi.
Yas menuturkan, ketika perwakilan perusahaan ditanyai, mereka menyatakan sudah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Kabupaten Solok. Namun, saat diminta warga, mereka tidak dapat menunjukkannya. Massa yang hadir pun melarang mereka pergi sebelum Bupati melakukan klarifikasi terhadap klaim dari perusahaan.
Massa kemudian dijanjikan Camat Lembang Jaya bahwa Bupati akan segera datang. Akan tetapi, setelah menunggu dua jam, bukan Bupati yang datang melainkan Wakil Bupati. Masyarakat pun kecewa karena Bupati tidak mau menemui mereka.
Masyarakat kehilangan kesabaran dan suasana pun kemudian memanas. Kondisi itu tidak hanya karena kecewa, tetapi juga karena keikutsertaan sepuluh aparat militer (lima di antaranya bersenjata lengkap) di dalam rombongan perusahaan. Massa yang awalnya hanya berjumlah 20-an orang bertambah jadi 1.000-an. Setelah pihak perusahaan dievakuasi pihak kepolisian, massa pun mulai melempari mobil perusahaan dengan batu, kemudian membakarnya.
“Kami kecewa, Bupati tidak pernah mau menemui kami. Soal pelemparan dan pembakaran mobil tidak tahu siapa yang memulai, yang jelas waktu itu suasana sedang panas,” ujar Yas.
Asmir Umar perwakilan dari Nagari Selayo Tanang mengatakan bahwa sebelumnya masyarakat sudah mengingatkan perwakilan perusahaan agar tidak memasuki lokasi, tetapi tidak diindahkan. Mereka tetap datang, tanpa sepengetahuan masyarakat. Kabar kedatangan mereka baru diketahui pada pukul 14.00 dan masyarakat sekitar secara spontan langsung berdatangan.
Asmir juga menegaskan massa yang hadir tidak ingin melakukan tindakan kekerasan. Hal itu dibuktikan dengan barisan depan massa yang diisi oleh ibu-ibu. Namun, karena masyarakat kecewa, timbullah kericuhan.
“Sebelumnya dibilang Bupati mau datang. Tetapi setelah dua jam, dikatakan ia sedang di Jakarta,” kata perempuan 71 tahun ini.
Direktur LBH Padang Era Purnama Sari memandang peristiwa tersebut hanya berdasarkan satu kejadian. Perlu ditilik ke belakang rangkaian peristiwa penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik geothermal.
“Dalam banyak kasus serupa ini, cara-cara tersebut dilakukan untuk memancing dan mengkriminalisasi masyarakat,” ujar Era.
Era mengatakan pihak pemerintah dan perusahaan harus transparan terkait rencana pembangunan geothermal di kawasan Gunung Talang Bukit Kili, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Pembangunan semestinya tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar.
