Padang, Padangkita.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Barat (Sumbar), Irjen Pol Teddy Minahasa Putra memberikan tanggapan terkait dirinya yang disebut sebagai polisi terkaya di Indonesia. Dia menyinggung pemberitaan media terkait dirinya menjadi polisi terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemberitaan yang dimaksud Teddy yaitu laporan Kumparan Plus yang berjudul Aset Mewah dan…

Simpang Empat, Padangkita.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasbar, Jumat (16/9/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati ini dibuka langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah, Raf’an didampingi Sekretaris Inspektorat Juardi Lubis, serta…

Padang, Padangkita.com –  Harta kekayaan Audy Joinaldy tidak bertambah ataupun berkurang pada 2021 meski sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). Diketahui, Audy dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumbar mendampingi Mahyeldi Ansharullah pada 25 Februari 2021. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), dikutip Senin (16/5/2022), total harta kekayaan Audy…

Padang, Padangkita.com – Harta kekayaan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meningkat signifikan pada 2021. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberatan Korupsi (KPK), Senin (16/5/2022), total harta kekayaan Mahyeldi pada 2021 senilai Rp5.344.233.015. Sementara, pada 2020, harta kekayaan Mahyeldi senilai RpRp2.576.913.354. Dengan demikian, pertambahan harta kekayaan Mahyeldi mencapai Rp2.767.319.661. Tercatat, harta kekayaan…

Jakarta, Padangkita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2021, yaitu 31 Maret 2022, masih terdapat 15.649 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Dari total 384.298 WL secara nasional, KPK telah menerima 368.649 LHKPN atau 95,93…