Ikuti Kami di Media Sosial
Padang, Padangkita.com – Kepala Biro (Kabiro) Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatra Barat (Sumbar), Fitriati M menyebut, sebetulnya bukan hanya 489 jabatan di Pemprov Sumbar yang dihapus atau disederhanakan. Tetapi juga ada tambahan 380 jabatan, paling banyak di Dinas Pendidikan. Jabatan itu, kata dia, memang merupakan jabatan yang dianjurkan untuk disederhanakan oleh Kementerian Dalam Negeri…
Padang, Padangkita.com – Banyak orang tua lebih suka memberi nama anaknya dengan kata-kata yang panjang. Bahkan, ada yang sangat panjang sehingga menjadi persoalan. Seberapa panjang atau berapa banyak kata boleh digunakan untuk nama? Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, saat ini memang belum ada peraturan…
Jakarta, Padangkita.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggalakkan single identity number atau nomor identitas tunggal untuk menyusun big data kependudukan. Upaya tersebut sesuai Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat (4), yang mengamanatkan agar data kependudukan digunakan untuk semua keperluan pembangunan. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ada 98…
Jakarta, Padangkita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan, ada empat kabupaten yang belum memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, dan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nduga di Papua,” kata Tito melalui keterangannya, Rabu (4/11/2020). Mendagri pun mengimbau agar empat kabupaten tersebut segera membentuk…
Jakarta, Padangkita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan evaluasi rutin minimal 14 hari sekali guna memastikan daerah tersebut dapat menerapkan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Hal tersebut disampaikan Tito dalam Peraturan nomor 440-380 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru aman Covid-19 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)…
Padang, Padangkita.com – Transparansi adalah salah satu kunci sukses mengelola dana desa. Transparansi juga menjadi salah satu cara mengantisipasi adanya kisruh di tengah masyarakat. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik memiliki kisah pengelolaan dana desa ketika dipercaya menjabat sebagai kepala desa di Kabupaten Padang Pariaman tahun 1993 yang lalu. Kisah ini diceritakan oleh…