Padang, Padangkita.com – Kota Padang baru saja merayakan hari jadi yang ke-354 tahun, pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu. Sejarah kota ini, tentu saja telah membentang sepanjang usia itu.
Selama tiga setengah abad lebih, telah banyak perubahan di Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) ini. Begitu pula pembangunan insfratruktur. Salah satunya, Balai Kota Padang yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus pusat pelayanan.
Menurut data Kemendikbud, awalnya bangunan Balai Kota Padang berada di kawasan Muaro Padang, yakni Kantor Asisten Residen. Namun, kemudian, kapasitas ruangan tersebut tidak memadai, sementara kegiatan para abdi masyarakat pada saat itu terus meningkat.
Sehingga timbul keinginan membangun suatu gedung balai kota (geemente) yang lebih representatif.
Rencana itu dibahas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu. Kesepakatan untuk membangun gedung balai kota akhirnya muncul pada tahun 1910. Setelah dilakukan penghitungan anggaran biaya, maka pembangunan dapat dilakukan dengan anggaran sekitar 16.000 golden.
Tetapi, anggaran pembangunan gedung balai kota sebesar itu tidak tertampung oleh alokasi keuangan Pemerintah Kota Pradja. Akibatnya, rencana pembangunan balai kota tertunda. Pada tahun 1917, keinginan untuk membangun kembali gedung balai kota, muncul lagi.
Pemerintah Kota Praja berencana membeli sebidang tanah untuk balai kota dan Pasar Raya. Namun, lagi-lagi rencana ini kembali gagal karena keterbatasan dana anggaran.
Tahun 1928, Pemerintah Kota Praja pindah dari kantor Asisten Residen karena kondisi gedung yang sudah tidak layak. Sementara, Pemerintah Kota Praja menyewa sebuah kantor di Sungai Bongweg atau saat ini berlokasi di sekitar Jalan Imam Bonjol di samping Masjid Nurul Iman.
Pertengahan tahun 1928 Kota Padang mengalami depresiasi yang berimbas kepada turunnya harga tanah. Kesempatan ini dijadikan sebagai motor penggerak untuk merealisasikan pembangunan gedung balai kota.
Akhirnya, kesepakatan terwujud dan kawasan untuk pembangunan gedung sudah siapikerjakan. Agar kualitas bangunan cukup representatif maka pada saat itu para anggota dewan mengundang Thomas Karsten seorang ahli tata kota untuk perencanaan gedung tersebut.
Menurt Suryadi Sunuri, peneliti dari Universitas Leiden, Belanda, Thomas Karsten juga pernah merencanakan membangun kota-kota air di Kalimantan layaknya Amsterdam dan kota-kota Belanda lainnya. Namun, kata dia, rencana itu tidak kesampaian karena Indonesia keburu merdeka.
Pada tahun 1936, gedung balai kota atau gemeete selesai dibangun dan siap ditempati.
Gambar Balai Kota Padang tahun 2009. [Foto: Dok. Dinas Pendidikan dan kebudayaan]
Jendela pada dinding lantai atas berderet secara vertikal sehingga memberikan kesan bangunan tinggi. Pintu masuk masuk berada di sayap selatan bangunan.
Bangunan ini terdiri dari dua lantai dan dilenngkapi dengan jendela berventilasi di sekelilingnya. Pada dasar lantai bawah sisi selatan di buat menjorok ke depan sehingga membagi bangunan menjadi dua bagian dengan pintu menuju ke teras lantai atas.
Cukup lama, bangunan ini tidak mengalami perombakan yang mengubah bentuk dasar dan arsitektur bangunan. Perombakan kemudian dilakukan, hanya pada bagian dalam untuk menambah jumlah ruangan. Gedung Balai Kota Padang berdinding permanen dengan lantai ubin dan atap seng.
Secara keseluruhan bangunanannya tetap memperlihatkan cir khasi bangunan arsitektur kolonial dengan gaya art-deco. Ini ditandai dengan bentuk ventilasi, jendela dan dinding yang memiliki ornamen.
Kompleks perkantoran Balai Kota Padang di Aie Pacah. [Foto: Humas Pemko Padang]
Baca juga: Wako Hendri Septa Bersyukur Salat Idulfitri Perdana Digelar di Kantor Balaikota Padang
Sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW), Pemko Padang pun membangun perkantoran pusat pemerintahan baru di kawasan Aie Pacah, By Pass.
Sejak tahun 2014, secara resmi Balai Kota Padang pun pindah ke kawasan Aie Pacah. Bangunan balai kota lama kini menjadi salah satu kantor dinas Pemko Padang. [*/pkt]
