Jakarta, Padangkita.com - Pemerintah diminta memperbaiki kebijakan tata niaga ekspor sawit sebagai upaya menyelesaikan persoalan minyak goreng. Pasalnya, saat ini semua pelaku sawit dalam posisi serba salah, mulai dari pabrik, refinery, dan eksportir.
“Pabrik kelapa sawit (PKS) sudah sangat terancam. Di satu sisi, pabrik didesak oleh petani untuk membeli TBS mereka. Tetapi tangki timbun mereka penuh, demikian juga dengan refinery terhambat di kecepatan ekspor karena banyaknya rintangan yang harus dilalui,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo\), Gulat ME Manurung, dikutip Padangkita.com, Senin (27/6/2022).
Dia menilai, lambatnya ekspor dari refineri mengakibatkan serapan CPO dari PKS menjadi lambat, bahkan terhenti.
Dari data Apkasindo, ada 58 pabrik sawit tutup beroperasi dan 114 unit pabrik menerapkan sistem buka tutup dari total 1.118 pabrik yang tersebar di Indonesia.
Gulat juga menjelaskan, lambatnya ekspor sangat berpengaruh kepada serapan buah sawit petani di pabrik sawit. Secara sederhana dikatakan bahwa anjloknya harga TBS petani akibat dua hal yaitu beban CPO dan lambannya ekspor CPO dan turunan.
“Jadi kalau ada Menteri yang mengatakan bahwa harga CPO memang lagi turun sehingga berimbas kepada anjloknya harga TBS, itu jelas salah,” tegas Gulat.
Gulat menegaskan semua pihak sangat dirugikan saat ini, baik Petani, Perusahaan, maupun negara karena kehilangan devisa yang menurut Dirjen Bea Cukai mencapai Rp32 triliun. Petani juga paham bahwa perusahaan sangat tertekan dan rugi dengan kondisi ini.
“Paling menyedihkan petani kecil yang sudah rugi Rp18 triliun sejak pelarangan ekspor. Namun kalau dihitung sejak masalah minyak goreng ini muncul sekitar Februari, kerugian sudah Rp30 triliun,” ujarnya.
Imbasnya dari amburadulnya tata niaga sawit sangat berdampak kepada 17 juta petani sawit dan pekerja sawit. Keluarga petani saat ini sangat menderita, sementara kami sangat membutuhkan biaya untuk sekolah anak, berobat dan ekonomi rumah tangga.
Saat ini anak-anak kami harus berhenti sekolah sampai SMA sederajat karena ketiadaan biaya keluarga. Dan, yang sudah kuliah berencana akan cuti kuliah.
Baca Juga: Berminat Beasiswa Sawit, 7 Perguruan Tinggi Ini Dapat Menjadi Pilihan
“Kami tidak manja,. Selama ini, petani sawit enggan terima bansos dan tidak mau bebani negara. Jika harga CPO dunia memang sedang anjlok kami paham. Tapi karena CPO dunia sedang baik saat ini. Nyatanya harga TBS yang diterima justru sebaliknya, ini kami protes. Karena semua kebijakan dibebankan kepada TBS petani sawit, jadi masyarakat umum juga harus memahami dulu konteks permasalahannya,” tutupnya. [*/isr]
