Satgas: Lebih dari 89 Persen TPS Pilkada Serentak 2020 Patuhi Protokol Kesehatan

TPS Patuhi Protokol Kesehatan

Ils. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan angka rata-rata tingkat kepatuhan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar Pilkada Serentak 2020 berada di atas 89 persen.

"Rata-rata tingkat kepatuhan protokol kesehatan di atas 89 persen - 96 persen," ujar Doni dalam konferensi pers virtual "Monitoring Pelaksanaan Pilkada", Rabu (9/12/2020).

Kendati demikian, ia meminta agar semua pihak tetap menerapkan SOP protokol kesehatan di setiap tahapan pelaksanaan Pilkada.

"Namun kita harapkan jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata dia.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah menjelaskan, dari sistem monitoring yang dilakukan pada Rabu (9/12/2020), sekitar pukul 13.00 WIB, ada 6.200 TPS di 180 kabupaten/kota dan 28 provinsi dengan angka rata-rata di atas 85 persen untuk tingkat kepatuhan TPS dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi penerapan protokol kesehatan.

Dewi menyebutkan, TPS yang menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir jumlahnya mencapai 90 persen, dengan 10 persen lainnya masih belum menyediakan.

Sedangkan TPS yang menyediakan sabun penyanitasi tangan bagi pemilih persentasenya sudah lebih dari 90 persen.

Terkait upaya TPS untuk mensosialisasi aturan protokol dengan spanduk, poster ataupun dengan pengeras suara untuk mengingatkan dan menghimbau masyarakat agar patuh terhadap protokol 3M, persentasenya masih berjalan di angka 78 persen dari total TPS yang dipantau.

Selain itu terdapat 90 persen TPS yang menyediakan alat pengukur suhu tubuh, dan ada sekitar 78 persen petugas yang dikerahkan untuk mengingatkan masyarakat tentang perlunya menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

Sedangkan ada 77 persen TPS yang melakukan penyemprotan disinfektan untuk membersihkan tempat pemilihan dari virus.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa angka ini masih akan terus bertambah karena masih menunggu hingga tahap penghitungan suara selesai.

Ia menyebut untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama pilkada, Satgas Covid-19 menggunakan aplikasi berupa sistem monitoring perubahan perilaku yang dapat melihat secara langsung tingkat kepatuhan baik masyarakat sebagai pemilih maupun TPS sebagai tempat pelaksanaan Pilkada. [*/try]


Baca berita terbaru hanya di Padangkita.com

Baca Juga

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Penghargaan tersebut didapatkan atas kerja sama semua pihak yang terlibat 
Dinilai Sukses Selenggarakan Pilkada Serentak 2020, KPU Padang Diganjar Empat Penghargaan
Berita Kabupaten Solok hari ini dan berita Sumbar hari ini: Sidang lanjutan PHP Bupati Solok akan digelar di MK, Senin (22/3/2021).
MK Putuskan Nasib Nofi Candra dan Yulfadri dalam Sengketa Pilbup Solok 22 Maret
Berita Pesisir Selatan hari ini dan berita Sumbar hari ini: KPU Pessel tampung masukan dan saran untuk kebaikan pelaksanaan pilkada ke depannya
KPU Pessel Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2020. Ini yang Perlu Dibenahi
Berita Agam terbaru dan berita Sumbar terbaru: PPK Palupuh mendapatkan penghargaan sebagai penyelanggara pemilu dengan tingkat partisipasi tertinggi dari KPU Agam
Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Capai 61 Persen, PPK Palupuh Raih Penghargaan KPU Agam
Berita Bukittinggi terbaru dan berita Sumbar terbaru: KPU Kota Bukittinggi mentapkan pasangan Erman Safar dan Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih dalam Pilkada serentak 2020
KPU Tetapkan Erman Safar-Marfendi sebagai Wako dan Wawako Terpilih Kota Bukittinggi, Pelantikan 12 Februari
Berita Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Pilkada Pasaman Barat (Pasbar) sejauh ini diklaim telah berjalan lancar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya satupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Bawaslu Pasbar Catat 16 Pelanggaran Selama Pilkada, Soal Netralitas ASN hingga Politik Uang