Simpang Empat, Padangkita.com - PT. Agrowiratama, salah satu perusahaan sawit di Pasaman Barat (Pasbar) memastikan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ke Dinas Perkebunan setempat.
Hal itu dibenarkan Manager Humas PT Agrowiratama, Susanto Fitriadi, bahwa perusahaannya sudah melaporkan sertifikasi ISPO sesuai aturan yang berlaku.
"Sertifikat ISPO itu secara aturan wajib bagi perusahaan. Kita selalu taat aturan dan sertifikat ISPO telah kita serahkan kepada Dinas Perkebunan Pasbar," ujar Susanto kepada Padangkita.com, Kamis (19/8/2021).
Menurut Susanto, penyerahan atau pelaporan sertifikasi ISPO tersbut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Dalam aturan itu, kata Susanto, sertifikasi ISPO merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan sawit, guna memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan.
Sertifikat ISPO yang dimiliki PT Agrowiratama, jelas Susanto, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO dengan mekanisme dan syarat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2020.
"Sertifikat ISPO yang kita miliki telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui skema penilaian sertifikasi mutu," tegasnya.
Sertifikasi ISPO, ucapnya, mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
"Di sana juga ada diatur mengenai tanggungjawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan transparasi dan peningkatan usaha yang berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Pasbar, Edrizal juga membenarkan bahwa PT Agrowiratama telah menyerahkan sertifikat ISPO dan berkas kelengkapan lainnya berdasarkan permintaan Bupati Pasaman Barat.
"Kami klarifikasi bahwa PT Agrowiratama telah menyerahkannya kepada kami. Dan selama ini pihak PT Agrowiratama selalu patuh terhadap berbagai aturan yang ada," ujarnya.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 tahun 2020, Pasal 58 ayat 1, kata Enrizal, juga dijelaskan terkait sanksi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki ISPO, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan izin usaha.
"Karena persyaratan ini wajib, kami berharap semua perusahaan mengirimkan sertifikasi ISPO. Kalau tidak, kami akan segera melaporkan ke Dirjen Perkebunan," ungkapnya.
Endrizal juga mengimbau kepada perusahaan yang belum menyerahkan sertifikat ISPO, agar segera membuat laporan ke Dinas Perkebunan. [zfk]
